20 Tahun lalu, tepatnya 9 Februari 1996, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dalam pidato kenegaraannya mengatakan, "We must work together to ensure the equitable distribution of wealth, opportunity, and power in our society". Makna dari kalimat bijak tersebut adalah ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memastikan distribusi yang adil terkait kekayaan, kesempatan, dan kekuatan di dalam masyarakat.Hal itu tidak mengherankan karena sebagian besar dari masa kehidupan Mandela dihabiskan untuk berjuang dalam mengatasi keadilan akibat rezim tidak manusiawi yang disebut apartheid.Tidak heran pula, bila salah satu kutipan yang terkenal dari Mandela adalah "As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest." Di Indonesia, sejumlah pejabat juga telah menyuarakan pentingnya bagi masyarakat untuk segera menyadari ketimpangan dan berupaya mengatasinya.Misalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina Jakarta, 13 Februari 2016 menyatakan, ketimpangan yang tidak diatasi dapat berdampak pada beragam aspek terkait kondisi bangsa dan bisa saja mengakibatkan semacam konflik serta perpecahan.Menurut Jusuf Kalla, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan tersebut antara lain seperti program kredit usaha rakyat (KUR).Bagi para mahasiswa dan generasi muda lainnya, Wapres menginginkan mereka dapat membuat suatu inovasi yang khususnya juga dapat mengatasi ketimpangan perekonomian di Tanah Air.Wapres Kalla mencontohkan salah satu inovasi yang telah dengan baik diciptakan oleh generasi muda dan berdampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan antara lain adalah usaha Gojek.Oleh karena itu, Wapres juga mengingatkan bahwa kesejahteraan dapat tercapai bila adanya kestabilan di bidang politik dan kesejahteraan yang merata di sektor perekonomian.Dalam kesempatan lainnya, Wapres juga mengingatkan bahwa ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan di masyarakat lebih berbahaya daripada persoalan melambatnya pertumbuhan perekonomian."Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki," kata Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara dalam acara News Forum Redaksi Indonesia 2016: Challenges and Opportunities di MNC News Center di Jakarta, 21 Januari.Menurut JK, banyak negara lebih menghadapi masalah lebih karena ketimpangannya yang melonjak dibandingkan dengan masalah melambatnya pertumbuhan.Wapres juga mengingatkan bahwa media massa dapat mengubah gaya hidup banyak orang, seperti tayangan sinetron hanya menampilkan kondisi rumah mewah dan hidup glamor secara terus-menerus, maka masyarakat lama kelamaan juga bisa melupakan masalah sosial seperti persoalan kekumuhan di banyak daerah."Apa akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebih berbahaya daripada masalah pertumbuhan itu sendiri," katanya.Bahaya ketimpangan juga tidak hanya melanda pejabat, tetapi kalangan eksekutif muda seperti mereka yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti permasalahan ketimpangan yang terjadi di Tanah Air."Terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, ada pula faktor lain yang memicu terjadinya ketimpangan sosial di dalam negeri yakni sebesar satu persen penduduk Indonesia menguasai hampir 70 persen aset negara," kata Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/12).Anggawira memaparkan, laporan terbaru yang dimiliki Hipmi menunjukkan satu persen orang terkaya di dalam negeri yang berjumlah 164 juta menguasai sendiri kekayaan negara yang bernilai 1,8 triliun dolar AS pada 2016.Meskipun telah terjadi pelemahan global yang mengakibatkan kerugian kepada para penduduk kaya tersebut, lanjutnya,pangsa kekayaan dari satu persen penduduk tersebut masih memiliki tren kenaikan karena mereka masih menyimpan aset kekayaan dalam jumlah warisan atau investasi."Ketimpangan ekonomi yang terus melebar ini akan memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya pengangguran, angka kriminalitas, kemiskinan, dan lain sebagainya," paparnya.Dia juga mengingatkan bahwa kenaikan pendapatan penduduk tingkat menengah ke atas tumbuh terlalu cepat, sementara kenaikan pendapatan masyarakat menengah tingkat ke bawah mengalami pelambatan.Redistribusi aset Untuk itu, ujar Anggawira, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas seperti melakukan redistrubusi aset, agar hak guna usaha (HGU) atas tanah, maupun aset lain yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir penduduk dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak merasakannya.Dengan kata lain, lanjutnya, redistribusi aset akan menghasilkan stabilitas internal, dan demokratis sehingga akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial antara lain, dengan menerapkan pajak progresif kepada pengusaha yang sudah lama menikmati lahan untuk bisnis, menekan penghindaran pajak oleh pengusaha besar, atau individu tergolong kaya, menggeser beban pajak dari tenaga kerja konsumsi, menjadi ke pajak modal dan kekayaan.Sejumlah pihak juga setuju bahwa pemerintah memerlukan kebijakan akselerasi dalam rangka mempercepat serta mengatasi persoalan ketimpangan yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia.Apalagi, kajian Bank Dunia menyatakan sekitar 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan pula sekitar 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional.Bank Dunia juga menyatakan kebijakan pemerintah bila diarahkan dengan tepat maka bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang diraih suatu negara juga digunakan sebagai upaya guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan di negara tersebut."Saya yakin tentang kemungkinan untuk mempertahankan pola pertumbuhan melalui kesetaraan yang berevolusi ke dalam negara berpenghasilan menengah," kata Wakil Presiden Senior Bank Dunia Paul Romer dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 24 Oktober 2016.Namun, ujar dia, hal tersebut dapat terjadi bila pemerintah mengambil tanggung jawab dengan mengarahkan tipe baru investasi yang membuat seluruh kalangan masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk belajar.Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, lanjutnya, ketimpangan pendapatan bisa meningkat pula sementara, tetapi tipe ketimpangan itu karena manfaat dari pertumbuhan tidak dibagi secara merata pada awalnya.Hal tersebut dinilai karena hanya ada sejumlah kelompok atau perorangan yang awalnya bisa memiliki akses kepada kesempatan untuk belajar dari gagasan baru yang menghasilkan pertumbuhan.Pemerintah Indonesia menegaskan fokus kepada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan nasional di Tanah Air."Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR/DPD 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).Presiden Jokowi memaparkan ketiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.Menurut dia, melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.Sementara itu, sejumlah institusi seperti Kementerian Sosial optimistis bahwa Program Keluarga Harapan mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat."Bansos (bantuan sosial) PKH memberikan dampak signifikan terhadap rakyat dan mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, di Surabaya, Minggu (4/12).Harry Hikmat mengemukakan bahwa melalui PKH, masyarakat dididik untuk bertanggung jawab dalam penggunan dana bansos tersebut.Berbagai program yang ada memang harus benar-benar dilaksanakan dengan betul dan tepat sasaran karena ketimpangan juga mengandung bahaya lainnya.Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan, ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar adanya kelompok radikalisme yang melakukan teror."Masalah ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi sebuah faktor yang memberi kontribusi terhadap masyarakat yang radikal. Perasaan teralienasi (terasingkan) menjadi faktor besar radikalisme. Teralienasi karena adanya ketimpangan sosial ekonomi," kata Yenny Wahid di seminar "Mempromosikan Kerukunan Sosial-Keagamaan di Indonesia" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, 28 November.Bila ketimpangan sudah tidak lagi semata-mata kecemburuan terhadap jumlah pendapatan tetapi juga dapat mengorbankan hal lainnya seperti radikalisme, pantas bila ketimpangan dijadikan "musuh bersama" sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang adil dan merata. (Ant/l)