Publik pemangku kepentingan dunia pendidikan kini sedang menanti-nanti apa yang akan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Pengamat pendidikan Doni Koesoema A memotivasi Anies untuk segera melakukan gebrakan pendidikan, setidaknya pada salah satu dari lima persoalan pendidikan yang menyangkut tema ujian nasional, Kurikulum 2013, lunturnya nilai-nilai keragaman dalam pendidikan, kekerasan dalam pendidikan dan korupsi pendidikan.Dari lima persoalan di atas, agaknya yang paling mendesak untuk digebrak atau dilakukan perubahan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah soal ujian nasioal dan jika masih perlu gebrakan lagi, ya soal korupsi pendidikan.Ujian nasional untuk sekolah dasar telah dihapus oleh Muhammad Nuh, menteri yang mengurusi pendidikan saat di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, penghapusannya pun melalui desakan kuat dari publik. Dari pihak Muhammad Nuh sendiri sebenarnya ada keinginan kuat untuk tetap mempertahankannya. Dan publik sebenarnya ingin agar ujian nasional itu dihapus bukan cuma untuk jenjang pendidikan dasar, tapi juga menengah dan atas.Tarik-ulur itu akhirnya diambil jalan paling minimal oleh Muhammad Nuh, yakni menghapus untuk jenjang pendidikan dasar saja. Kini, setelah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkuasa, dorongan untuk melanjutkan penghapusan ujian nasional pun bergema kembali.Menghapus ujian nasional untuk jenjang sekolah menengah pertama dan atas tentu akan melahirkan perubahan yang signifikan. Sebab, seperti digaungkan para pemerhati pendidikan, ujian nasional telah mengakibatkan banyak kerusakan moralitas kaum pendidik. Karena dihantui untuk wajib meluluskan sebanyak mungkin siswa, guru-guru berlomba-lomba melakukan kecurangan dengan berbagai cara kerja. Ada yang memberikan jawaban saat ujian berlangsung. Ada yang memberikan jawaban atas dasar soal-soal yang dibocorkan sebelum hari pelaksanaan ujian.Para penyelenggara ujian nasional pun ada yang membocorkan soal-soal untuk menambah nafkah karena gaji yang diterima kurang memuaskan. Di pihak siswa, membeli soal untuk ujian nasional dengan harga mahal pun diperjuangkan sebab, semahal apapun, nilai kelulusan itu lebih penting bagi mereka.Menurut pemerhati pendidikan, kerusakan moral yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional itu segera terhenti seketika dengan solusi yang simpel, yakni menghapus ujian nasional.Ujian nasional untuk masa kini sesungguhnya juga tidak senapas dengan semangat zaman, di mana penyeragaman dalam tataran seluas apapun, tidak lagi dianjurkan. Dunia telah mengapresiasi keunikan, kreativitas dan kearifan lokal. Untuk apa penyeragaman dilakukan jika kekhasan itulah yang kini dijunjung tinggi karena dalam fitur kekhasan itu terdapat nilai tambah.Argumen para penentang dihapuskannya ujian nasional adalah bahwa ujian nasional dapat dipakai sebagai parameter melihat kualitas pendidikan nasional. Tapi penentang ujian nasional tak melihat urgensi dari parameter seperti itu. Apalagi jika parameter itu keluar bukan dari hasil kerja keras dan kejujuran siswa, tapi adanya manipulasi sistemik dalam pelaksanaan ujian nasional. Para penentang ujian nasional juga curiga bahwa pelaksanaan ujian nasional adalah lahan proyek pendidikan yang menggiurkan. Berapa triliun rupiah anggaran yang dikucurkan untuk proyek itu dan biasanya dalam praktik selama ini, pelaksanaan ujian nasional sering kedodoran karena distribusi soal tidak jarang molor dari waktu yang ditetapkan.Anjuran Doni Koesoema dan yang sepikiran dalam menghapus ujian nasional berlandasan pada filosofi bahwa guru dan sekolah setempat adalah yang paling pas dan otentik dalam meluluskan siswa.Memang selalu ada titik lemah dalam setiap sistem ujian, entah nasional ataupun mandiri. Dalam sistem ujian mandiri, guru juga bisa tetap saja bermain mata dengan orangtua siswa dalam pelulusan ujian. Namun, jika kecurangan dilakukan dalam sistem ujian mandiri, sekolah bersangkutan akan terhukum oleh ulahnya sendiri. Artinya, dalam ujian mandiri, nilai kelulusan siswa tidak bisa dijadikan kartu untuk memasuki pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Siswa dari sekolah menengah pertama yang akan masuk ke sekolah menengah atas harus ikut seleksi ujian masuk. Dari sinilah, sekolah yang tidak berkualitas akan terpental untuk masuk ke sekolah jenjang di atasnya.Dari logika simpel inilah, Menteri Anies Baswedan ditantang untuk segera menghapus ujian nasional. Jika Anies cukup revolusioner, tentu penghapusan itu akan dilakukan secara simultan, baik untuk sekolah jenjang menengah pertama maupun jenjang menengah atas. Namun, jika dia memilih jalan moderat, pilihannya bisa bertahap. Bisa untuk tahun ini penghapusannya cukup jenjang menengah pertama sedang satu atau dua tahun kemudian akan diikuti untuk sekolah jenjang di atasnya.Tentu Anies tidak akan mudah melaksanakan niat mulia para pemerhati pendidikan dalam penghapusan ujian nasional itu. Anies akan berhadapan dengan kaum birokrat penentang penghapusan ujian nasional itu. Namun, modal keberanian lah yang akan menentukan sampai dimana kekuatan Anies dalam melawan kepentingan birokrat pendidikan itu.Penyeragaman ujian nasional agaknya mengandung paradoks yang melawan hukum alam keragaman kualitas manusia. Di mana-mana, kualitas manusia tak pernah seragam. Sekolah yang dikelola dengan dana besar, seperti sekolah swasta yang menjadi sekolah favorit di kota-kota besar, dengan guru-guru pilihan dan siswa dari kalangan kaum berada akan memiliki kualitas pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang kemampuan dananya pas-pasan, dengan guru-guru yang kualitasnya pas-pasan dan siswanya yang juga pas-pasan.Makanya, Anies diharapkan tak punya keraguan lagi untuk segera mengapus sistem ujian nasional, baik untuk sekolah jenjang memengah pertama maupun atas. Untuk menguatkan tekad penghapusan itu, agaknya Anies perlu membentuk tim pembaharu sistem pendidikan dengan melibatkan tokoh-tokoh ahli dan praktisi pendidikan, seperti Profesor Iwan Pranoto, Acep Iwan Saidi, Anita Lie dan Doni Koesoema A.Pembentukan tim semacam itu agaknya kini lazim dilakukan dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. Kini publik pemangku kepentingan dunia pendidikan sedang menanti gebrakan Anies Baswedan, sebelumnya dipandang publik cukup kredibel dan berintegritas itu. (Ant/f)