Tahun- 2014 adalah tahun politik yang panas. Tahun itu adalah tahun yang melelahkan kita. Tahun yang membuat seluruh elemen negeri ini berada dalam bara api. Ya, karena tahun 2014 kita berada dalam situsi persaingan yang amat tidak sehat antara dua kubu: Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih.Pembicaraan mengenai keduanya, KIH dan KMP sebenarnya muncul ketika pentas politik nasional hanya diisi oleh pasangan kandidat presiden dan wakil presiden, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Kedua kubu kemudian membentuk koalisi di antara mereka, yang dikemudian waktu melebar kemana-mana, sampai kepada psikologis masyarakat.Persaingan antara kedua kubu pertama-tama terjadi pada saat perebutan kedudukan RI-1 dan RI-2. Seperti sama-sama kita ketahui, kubu KIH kemudian berhasil menang dengan perolahan suara cukup lebar, 53,15 persen versus 46,85 persen. Genderang perang persaingan ternyata tidak selesai, karena dengan caranya sendiri terutama karena menduduki suara mayoritas di parlemen, KMP kemudian menyapu bersih seluruh unsur pimpinan DPR. Drama perebutan pimpinan DPR dan MPR menjadi bukti bahwa aksi ingin menjatuhkan lawan politik dalam sebuah bungkus UU MD3 yang dibuat di masa injury time, akhirnya membawa kedua lembaga tersebut, utamanya DPR dalam arus kebuntuan politik. Di DPR sempat terbentuk sebuah DPR tandingan oleh elemen KIH sebelum akhirnya dengan proses yang sesungguhnya sangat memalukan, melebur bersama karena diberikan kursi oleh KMP-yang sesungguhnya juga tidak ikhlas tetapi apa boleh buat terpaksa melakukannya karena tidak akan pernah bisa bekerja hanya dengan diri mereka sendiri.Tetapi efek perseteruan KIH dan KMP terus menerus terjadi, bahkan hingga sekarang. Dampak psikologisnya seperti terlihat pada "perebutan" kursi Ketua PMI, antara Jusuf Kalla-yang merepresentasikan KIH dengan Titiek Soeharto-kubu KMP. Di masyarakat, perseteruan keduanya lebih ramai, karena jika kalangan elit bersaing pada level yang lebih abstraksi, dunia maya adalah saksi sejarah bagaimana kubu KIH dan kubu KMP saling fitnah. Masing-masing merujuk kepada berita-berita yang tidak tahu bagaimana kebenarannya, dan masing-masing mengklaim kebenarannya.Aksi persaingan politik KMP dan KIH tersebut untungnya agak mereda pasca Munas Partai Golkar. Munas Partai beringin menyuarakan pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD, sesuatu yang menjadi target utama persaingan politik yang digagas oleh KMP ketika menginginkan voting UU Pilkada. Tetapi karena UU Pilkada yang memelintir suara rakyat atas nama demokrasi Pancasila ala elit itu mendapat kritik luas, Presiden SBY di akhir masa jabatannya kemudian mengeluarkan Perppu, mengembalikan Pilkada langsung dengan sejumlah catatan.Aksi Partai Golkar yang terang-terangan hendak menolak Perppu, ketahuan. Ketahuannya juga kebetulan. Aburizal Bakrie yang ingin mendapatkan posisi kembali sebagai ketua umum harus menjamin loyalitas para pendukungnya terutama DPD I dan DPD II. Cara termudah adalah memberikan mereka janji politik bahwa jika ia terpilih, para ketua-ketua DPD tersebut akan menjadi calon kepala daerah-janji manis yang pasti akan terwujud mengingat banyaknya suara Partai Golkar di seluruh wilayah yang dikuasai KMP. Untunglah, Partai Demokrat kemudian angkat suara, dan menyatakan bukan merupakan bagian dari KMP dalam hal Perppu. Ide mendulang kemenangan terhadap KIH melalui pemilihan kepala daerah via DPRD akhirnya pupus, dan ini menimbulkan gejolak balik terutama terhadap kader-kader partai-partai yang merasa tidak mendapatkan apa-apa sebagai kompensasi keberpihakan ke dalam KMP. Maka tidak heran, setelah itu, dimulai dari PPP dan kemudian disusul Partai Golkar, aksi kader meminta keluar dari koalisi tanpa apa-apa, yaitu KMP akan segera berlanjut dan bukan tidak mungkin keterpecehan dalam partai politik. Itulah profil politik yang terjadi dan menjadi catatan penting kita di tahun 2014. Bangsa ini (baca: elit politik) ternyata masih sibuk dengan urusan kekuasaan dan kedudukan. Mereka sangat mementingkan posisi karena dengan cara itulah mereka bisa memenuhi hasrat dan libido politiknya. Perilaku demikian erat dengan pandangan Machiavelli, seorang filsuf yang dengan idenya mengenai mempertahankan kedudukan dan kekuasaan, seseorang bisa saja melanggar etika yang ada. Etika kedaulatan rakyat, etika persaingan politik yang sehat, etika demokrasi yang egaliter dan sopan, telah disingkirkan oleh praktik-praktik pengikut Machiavelli sejak pemilu legislatif sampai dengan pemilihan presiden dan wakilnya. Mereka yang berkompetisi hanya menginginkan jabatan dan kekuasaan semata. Mengenai bagaimana itu dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak pernah dipikirkan.Itulah sebabnya antara KMP dan KIH terjadi sesuatu yang sama-sama buruk: haus kuasa. Yang satu ingin berkuasa, sementara yang lain juga ingin berkuasa. Sama-sama berada dalam posisi yang sangat menentukan, maka keduanya kemudian tak pernah ikhlas. Menegasikan dan menjadikan lawan politik takluk adalah tujuan akhir, apapun cara dan risikonya. Ketika mereka berdua saling berebut kekuasaan, mereka lupa pada penguasa yang sesungguhnya, yaitu rakyat, dimana mereka harus bertanggung-jawab kepadanya. Mereka lupa diri bahwa mereka hanyalah pengemban amanah kedaulatan rakyat. Alam pikir penuh dengan libido nafsu kekuasaan membuat mereka lupa diri dan akhirnya hanya tahu memikirkan diri sendiri.Perlulah rakyat mencatat hal ini. Bahwa suka duka politik di Indonesia ini ternyata hanya ditentukan oleh dua pihak kini, KMP dan KIH. Mereka ternyata yang mencoba bersuara atas nama rakyat tetapi sesungguhnya berbicara untuk kepentingan kelompoknya. Panasnya persaingan di antara warga masyarakat, entah itu selama kampanye, sesungguhnya tidak ada artinya. Elit politik yang di "atas" sama sekali tidak peduli akan hal itu. Mereka hanya menggunakan nama rakyat untuk membawa kepentingannya semata. Masih ingat bagaimana kritik ditujukan kepada salah seorang elit KMP ketika hanya perduli pada salah seorang pelaku pengunggah foto tidak senonoh tentang Presiden Jokowi? Ia bahkan tidak pernah peduli pada para pengungsi Gunung Sinabung yang jumlahnya banyak dan berbulan-bulan menderita di pengungsian. Fakta-fakta di atas seharusnya menjadi pembelajaran kepada kita, masyarakat Indonesia, bahwa percuma membawa-bawa keberpihakan kepada KMP atau KIH sepanjang mereka yang merupakan elit politik itu hanya mementingkan diri sendiri. Kita dapat apa? Mendapat keberpihakan? Mendapat keuntungan ekonomi? Mendapat status sosial yang jauh lebih baik? Tidak ada artinya, meski pun memperolehnya. Perebutan tingkat tinggi yang dilakukan oleh KMP dan KIH adalah sebuah perebutan keuntungan yang jauh melebihi akal sehat kita, karena bisa saja itu berhubungan dengan perlindungan pelanggaran hukum elitnya, perlindungan kekuasaan atas finansial parpol atau bahkan kepentingan tidak sehat yang selama ini terlindungi. Label-label keberpihakan kita kepada KMP atau KIH sudah saatnya kita buang saja jauh-jauh. Mereka yang menggunakan label tersebut terbukti sama sekali tidak bisa dipercaya. Dan politik, selalu saja memang mengambil keuntungan dari pemilih yang tidak sadar. ModelAkan tetapi beruntunglah kita masih ada elit politik yang sehat akal dan pikirannya. Tidak semua elit politik ternyata memunggungi masyarakat. Salah satunya adalah Presiden Jokowi. Alih-alih mengambil bagian dalam KIH, meski memang sewajarnya demikian sebagai petugas partai. Ia memilih memasuki kantong-kantong masalah, tanpa ragu. Gebrakan peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan targetnya, tanpa membeda-bedakan mana kantong suara KMP mana kantong suara KIH. Kunjungan perdananya justru ke Sumatera Utara, dimana perolehan suaranya tidak mayoritas mutlak. Ia justru memasuki kawasan pengungsian, menyapa entah itu pemilihnya maupun bukan pemilihnya, dan memberikan mereka harapan baru.Majalah Time memang menyematkan ikon kepadanya: New Hope. Presiden Jokowi menggagas pembangunan bendungan, pelabuhan, swasembada pangan, perlawanan terhadap mafia, dan pembangunan jalan serta investasi. Lagi-lagi, presiden tidak terjebak ke dalam dikotomi KMP dan KIH. Ia memilih bertanggung-jawab atas jabatannya sebagai Presiden RI, untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketika menaikkan harga BBM, ia sebenarnya sedang mencabut keuntungan finansial yang diperoleh secara tidak adil oleh sekelompok orang kaya dan mampu, dan mengalihkannya langsung kepada mereka yang membutuhkan. Kekurangan pengelolaan dampaknya adalah pembelajaran penting para menterinya, yang seharusnya sudah berpikir jauh-jauh hari mengenai hal itu.Terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi, kita pantas meniru keteladanannya di dalam menjadi seorang Indonesia. Menjadi seorang Indonesia berarti melakukan apapun cara demi menjadikan Indonesia lebih baik. Tidak turut dalam cakar-cakaran bahkan menghentikan potensi memanaskan situasi.Menjadi manusia Indonesia amat mudah: jika anda membaca berita yang isinya hanya menguntungkan sesuatu pihak, berhentilah menyebarluaskannya. Jika anda terprovokasi karena merasa kubu anda dihina, tidak usah terlalu diambil hati. Bukankah anda tidak akan mendapat apa-apa? Jika anda merasa bahwa isu SARA menjadi ramai dan menyerang sosok tertentu, berhentilah membicarakannya. Mari kita cukupkan panasnya situasi di sepanjang tahun 2014, kita menyambut tahun 2015 dengan penuh optimisme. Mari menjadi Indonesia tanpa KMP dan KIH!. (Penulis adalah kandidat PhD dari University of Amsterdam, Belanda/ r)