(harianSIB.com)
Perubahan orientasi diplomasi ekonomi Indonesia semakin terlihat melalui penguatan hubungan antara Jakarta dan Washington pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Hubungan bilateral yang sebelumnya cenderung bertumpu pada perdagangan komoditas tradisional kini berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup peningkatan arus investasi, penguatan ketahanan pangan, dorongan industrialisasi berkelanjutan, serta penempatan Indonesia dalam rantai pasok global. Momentum penting dari perkembangan ini terjadi pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C., ketika Presiden Prabowo bersama Presiden Donald Trump meresmikan Reciprocal Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Kesepakatan tersebut lahir dari proses negosiasi yang panjang melalui tujuh putaran pembahasan dan lebih dari sembilan pertemuan tingkat tinggi, dengan pihak Amerika Serikat menerima sekitar 90 persen poin usulan delegasi Indonesia tanpa mengurangi prinsip kedaulatan masing-masing negara.
Keberhasilan diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan hubungan luar negeri sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Selain membuka akses ekspor yang lebih luas, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk menarik investasi ke sektor-sektor produktif guna mempercepat modernisasi ekonomi. Fokus kemitraan ditempatkan secara tegas pada bidang ekonomi tanpa melibatkan isu pertahanan maupun dinamika geopolitik kawasan. Dari perspektif hukum, kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Implementasi teknis di sektor perdagangan dan investasi juga berlandaskan UU Nomor 7 Tahun 2014 serta UU Nomor 25 Tahun 2007 yang menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi investor. Dalam kerangka global, kolaborasi ini tetap berada dalam koridor aturan World Trade Organization, khususnya terkait prinsip transparansi kebijakan dan pengurangan hambatan tarif.
Dampak ekonomi paling nyata tampak pada perluasan akses pasar melalui kebijakan pembebasan bea masuk. Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk 1.819 produk ekspor unggulan yang mencakup minyak sawit, kakao, karet, kopi, hingga komponen elektronik dan semikonduktor. Kebijakan ini memperkuat daya saing industri nasional di pasar Amerika Serikat, terutama sektor tekstil dan garmen yang memperoleh kuota khusus tarif nol persen. Langkah tersebut diperkirakan berdampak langsung pada sekitar empat juta tenaga kerja di industri tekstil nasional, dengan target peningkatan nilai ekspor dari USD 4 miliar menjadi USD 40 miliar dalam sepuluh tahun. Kenaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa, membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional.
Dari sisi investasi, kemitraan ini diperkuat melalui penandatanganan sebelas nota kesepahaman tambahan dengan nilai total USD 38,4 miliar. Investasi strategis tersebut meliputi rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing untuk memperkuat konektivitas udara nasional, perpanjangan operasi Freeport-McMoRan hingga tahun 2061, tambahan investasi sekitar USD 20 miliar untuk dua dekade, serta kontrak impor minyak mentah dan gas senilai USD 15 miliar per tahun guna menopang ketahanan energi. Pemerintahan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi mineral strategis serta percepatan agenda transisi energi. Indonesia mendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam pembangunan industri baterai kendaraan listrik dan pemurnian nikel di dalam negeri. Melalui skema Just Energy Transition Partnership, Indonesia menargetkan percepatan dekarbonisasi industri dengan dukungan teknologi hijau dari AS agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan komitmen keberlanjutan lingkungan global.
Baca Juga: PTUN Jakarta Batalkan Izin Usaha Lapangan Padel di Pulomas, Gugatan Warga Dikabulkan Dimensi penting lainnya dari kerja sama ini adalah penguatan stabilitas pangan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Dalam mekanisme timbal balik, Indonesia menetapkan tarif nol persen untuk impor gandum dan kedelai dari Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pasokan bahan baku industri pangan rakyat seperti tahu, tempe, dan mi agar tetap terjangkau, sehingga inflasi dapat ditekan dan daya beli masyarakat terjaga. Pada saat yang sama, posisi Indonesia dalam ekonomi kawasan semakin diperkuat melalui partisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework, yang mendorong penyelarasan standar ekonomi digital serta penguatan ketahanan rantai pasok global. Kedua negara juga sepakat membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum resmi untuk menyelesaikan hambatan perdagangan, mengantisipasi ketidakseimbangan neraca bilateral, serta mengawasi lonjakan impor agar hubungan ekonomi tetap stabil dalam jangka panjang.
Arah diplomasi ekonomi pada era Presiden Prabowo mencerminkan pendekatan pragmatis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta ketahanan ekonomi nasional. Hubungan internasional tidak lagi dipandang sekadar simbol politik, melainkan sebagai instrumen konkret untuk memperkuat kemakmuran masyarakat. Meski demikian, keberhasilan implementasi tetap sangat bergantung pada kesiapan domestik, terutama efisiensi sistem logistik, pemenuhan standar mutu ekspor sesuai regulasi global, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Tanpa kesiapan internal yang memadai, peluang besar dari kerja sama ini berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal. Momentum 19 Februari 2026 dapat menjadi pijakan penting bagi percepatan pembangunan nasional. Dengan dukungan regulasi yang jelas, investasi pada mineral strategis, serta jaminan stabilitas harga pangan, Indonesia berada pada jalur yang semakin kuat menuju ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global demi masa depan bangsa. (Penulis, Dosen Praktisi UNITA)