Masa depan sebuah bangsa sangat tergantung kepada bangsa itu sendiri. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu tidak mengubahnya. Bahkan ada filosofi dari negara China sana sangat bijak mengatakan, Tuhan tidak akan menolong manusia jika manusia itu sendiri tidak menolong dirinya sendiri. Filsuf dari negara China ini harus menginspirasi kita semua tentang penggapan masa depan. Masa depan kita ada di tangan kita dan bukan di tangan orang lain. Bagaimana nasib Sumatera Utara dengan jumlah penduduk lebih kurang 14 juta jiwa dengan bentangan sumber daya alam yang bagus? Bisakah masyarakat Sumut bernafas lega akan pelayanan publik yang prima, percepatan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Semua sangat tergantung pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jika Pemprosu punya "good will" dan "political will" apa yang jadi mimpi masyarakat Sumut mengenai tahun pengharapan di tahun 2014 lebih baik akan bisa terwujud. Pertanyaan yang sangat sederhana, apa yang akan dilakukan oleh Pemprovsu dalam mempersiapkan pembangunan Sumut memasuki tahun 2014 ini dimana Pemprovsu adalah pihak yang punya otoritas formal karena mereka punya kuasa, anggaran, dan sejumlah strategi pencapaian. Apapun yang akan dilakukan oleh Pemprovsu tema sentral yang patut kita garis bawahi adalah bahwa kemajuan Sumut di tahun 2014 ini harus digapai karena masyarakat memilih Gubsu dan Wagubsu supaya mereka mau jadi pelayan yang baik kepada masyarakat. Hakikat dari pemerintahan yang sesungguhnya adalah pelayan yang amanah kepada masyarakat. Untuk itu ada beberapa ciri pemerintahan yang amanah. Pertama, pertanggung jawaban tertinggi dari praktik pengelolaan pemerintahan adalah kepada masyarakat. Laporan laporan pertanggung jawaban atau yang kita kenal dalam bentuk LPJ hanyalah pertanggung jawaban administratif. Substansinya, apakah laporan ini sudah berwujud riil? Setidaknya dengan adanya LPJ ini bisa diukur sejauh mana pencapaian bisa dilakukan untuk rakyat. Untuk itu, Pemprovsu dalam mendesain LPJnya, atau apapun itu namanya dalam bentu rilis kepada media pada hakikatnya itu untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Ini harus dipegang penuh dan dipahami penuh oleh Gubsu dan Wagubsu. Kedua, pemerintah yang menjunjung tinggi transparansi kepada publik. Transparansi sangatlah penting. Dengan adanya sistem transparansi maka praktik-praktik abused of power bisa dicegah. Selama ini korupsi jadi penyakit bangsa karena transparansi dalam pengelolaan pemerintahan tidak ada. Akibatnya pejabat, politikus, banyak yang terlibat masalah korupsi. Kita harus mengingat apa yang jadi teori dari Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korupsi (power tend to corrupt). Kekuasaan jika tidak diawasi maka kekuasaan itu kemungkinan besar akan disalahgunakan. Untuk itu Montesque menemukan trias politicanya supaya legislatif mampu mengontrol eksekutif dalam bekerja. Tujuannya jelas, eksekutif bekerja dengan maksimal dengan sistem nilai dan norma yang telah ada (UUD). Gubsu dan Wagubsu harus mampu menjadikan transparansi dalam pengelolaan Pemprovsu. Akses kepada publik harus dibuka dengan tujuan terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih. Terlebih lagi saat ini negara kita sudah menggunakan sistem UU Keterbukaan Publik dengan adanya Komite Informasi Publik (KIP). Tujuannya sudah sangat jelas, Pemerintah, termasuk Pemprovsu tidak lagi melakukan penyelewengan dalam bentuk apapun dalam mengelola Pemprovsu.Pada tahun 2011 Pemprovsu pernah mendapat predikat daerah paling korup berdasarkan penilaian KPK. Ini harus jadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemprovsu agar hal yang sama jangan lagi terulang. Istilah semua urusan harus dengan uang tunai perlu dihapus. Image ini melahirkan dampak sosial yang sangat negatif karena dipikiran orang birokrasi identik dengan uang pelicin. Bagaimana menghapus image itu? Gubsu dan Wagubsu perlu mendesain pemerintahan dengan tujuan terciptanya sistem transparansi. Ketiga, ciri pemerintahan amanah adalah pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan sampai implementasinya di lapangan. Tujuannya supaya kebijakan itu benar-benar di dukung oleh masyarakat kita. Kelemahan pembangunan selama ini karena terlalu sentralistis. Akibatnya pembangunan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Jelasnya lagi, pelibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan sangatlah penting. Bisakah Pemprovsu Sumut melakukan ketiga hal di atas sehingga mereka jadi pemerintahan yang amanah? Ketiga hal di atas sangatlah penting karena esensi pemerintahan yang sesungguhnya akan bisa terjawab dengan baik. Untuk menjadi pemerintahan yang amanah tentu butuh tekad yang kuat. Menjadi pemerintahan yang amanah bukanlah hal sulit, hanya saja maukah Pemprovsu menjadi pemerintahan yang amanah sehingga masa depan Sumut di tahun 2014 ini akan lebih baik? Menjemput tahun 2014 bukanlah hal sulit. Berbagai strategi pencapaian tujuan yang dilakukan tidak akan efektif jika infrastruktur pendukung kebijakan itu tidak dibuat. Maka pemerintahan amanah perlu ditopang visi dan misi jangka panjang. Untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Sumut di tahun 2014 ini? Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pemetaan masalah di Sumatera Utara sepanjang tahun 2013. Manusia selalu belajar dari sejarah. Sejarah adalah masa lalu yang jadi pembelajaran maha berharga membentuk masa depan. Tahun 2013 banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sumut. Mulai dari konflik tanah, penempatan pegawai, distribusi BDB, masalah pajak, sampai masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA). Semua masalah ini harus dicarikan solusinya dengan pendekatan terintegrasi. Hanya saja fokus penyelesaian masalah idealnya tetap berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemetaan ini Pemprovsu bisa mengambil tindakan yang dianggap tepat. Penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan masalah baru hanya bisa dilakukan jika metode penyelesaian berbasis nilai dan norma bernegara yang baik. Kedua, menjadikan pemprovsu menjadi pemerintahan yang bercirikan good dan clean goverment. Dengan pemerintahan yang baik dan bersih maka apa yang jadi tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD bisa terwujud dengan baik. Mencapai tujuan adalah hal yang sangat mudah jika semua aturan diaksanakan dengan baik. Pencapaian tujuan bisa gagal jika metode mencapai tujuan itu salah dengan menabrak apa yang jadi aturan. Selama tahun 2013 Pemprovsu banyak yang menabrak aturan. Bagaimana mengantisipasi ini tentu menjadi tugas khusus dari Pemprovsu nantinya. Ketiga, Pemprovsu harus punya visi dan misi ke depannya dengan pencapaian yang terukur. Visi dan misi boleh sederhana tetapi kaya dengan nilai kerakyatan. Saat ini SDA Sumut sangat bagus. Bagaimana mengelola SDA yang bagus ini tentu harus punya visi dan misi. Semua organisasi bisnis dan pemerintahan saat ini tidak akan bisa menghindari apa yang namanya kemajuan teknologi komunikasi yang melahirkan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi hal yang tidak terhindarkan oleh pemerintahan daerah. Untuk itu, siapa saja yang menjadi gubernur dan wakil dituntut untuk punya visi dan misi jangka pendek, menengah dan panjang. Banyak hal yang harus dilakukan oleh Gubsu dan Wagubsu. Ketiga hal di atas adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan memasuki tahun 2014 ini. Semoga tahun 2014 ini berbagai kegaduhan politik jangan terjadi di Sumut. Pemprovsu di bawah komando Gubsu dan Wagubsu punya andil, peran strategis, peran sentral, bahkan vital mengenai masa depan Sumut di tahun 2014. Harapan kita semua sama, Sumut lebih baik dan sejahtera melalui pendekatan manajerial yang mana Gubsu dan Wagubsu adalah kata kunci melalui sentuhan kepemimpinannya. Selamat memasuki tahun 2014 bagi semua masyarakat Sumut. (Penulis adalah: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumut/ r)