Jakarta (SIB)- Setelah sempat terpuruk dalam kritik bertubi-tubi bahkan oleh pendukungnya sendiri, kini Presiden Joko Widodo kembali berada di atas angin dalam konstelasi politik.Keterpurukan Jokowi berawal dari sikapnya yang tidak tegas dalam menghentikan kriminalisasi terhadap komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.Saat itu, KPK sedang diujung tanduk dan posisinya semakin rapuh saat para pimpinannya dinyatakan sebagai tersangka dalam beberapa kasus oleh kepolisian dalam hal ini Bareskrim.Jokowi yang diharapkan oleh para pembela lembaga antirasuah itu bersikap tegas, ternyata hanya mengeluarkan pernyataan yang lunak, yakni agar pihak Polri maupun KPK menghindari kontroversi.Masuk akal jika para lawan politik juga teman politik dari kalangan relawan pun melontarkan kritik, baik di media massa arus utama maupun media sosial individual. Kesangsian bahwa Jokowi tak mampu memenuhi janjinya untuk mmberantas korupsi pun merebak dan menjadi wacana di tingkat nasional hingga di ranah lokal.Namun, keterpurukan itu segera dibalikkan dalam satu langkah yang tak terduga oleh pengamat paling cerdas pun dalam mengantisipasi keadaan.Jokowi memilih secara unik alias tak lazim sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK. Kesembilan orang itu adalah perempuan. Mereka sebagian besar adalah akademisi, sebagian lagi adalah profesional di lembaga nonpemerintah dan pejabat lembaga negara.Para pengamat hukum dan politik hampir semuanya memuji pilihan Jokowi atas orang-orang yang akan menentukan sosok-sosok berintegritas dalam pemberantasan korupsi.Kalau ada yang melontarkan kritik atas pilihan anggota Pansel KPK oleh Jokowi, kecaman itu sebatas pada kenyentrikan pemilihannya. Aktivis hak asasi manusia Hendardi, misalnya, menyatakan bahwa Jokowi sengaja hendak membuat sensasi dengan memilih kesembilan anggota Pansel KPK yang semuanya perempuan itu.Jika dibandingkan dengan bertubi-tubinya pujian dari berbagai kalangan, kritik Hendardi itu sangat tidak signifikan. Pujian paling komprehensif datang dari pakar hukum Saldi Isra, yang menyoroti bahwa kesembilan orang yang dipilih Jokowi itu bebas dari kontroversi pro dan kontra.Tak satupun dari mereka yang memperlihatkan kecenderungan dalam perkara pro atau antiterhadap KPK ketika kedua lembaga penegak hukum antikorupsi itu bersengketa beberapa waktu lalu.Dengan pilihan yang jitu itulah Jokowi kini berada di atas angin perpolitikan nasional. Seolah pilihan atas kesembilan anggota Pansel KPK itu menghapus total kesan publik bahwa Jokowi tak punya ambisi memberantas korupsi di negeri ini.Pertanyaan berikut yang pantas dilontarkan sehubungan dengan posisi Jokowi yang di atas angin saat ini adalah: apakah Pansel KPK sanggup memenuhi harapan Jokowi dan publik? Jika Pansel sukses memilih orang-orang terbaik yang punya integritas, kemampuan dan keberanian menindak koruptor terutama yang kakap, posisi politik Jokowi semakin kukuh.Namun, jika anggota Pansel KPK itu gagal menemukan sosok-sosok ideal yang diimpikan banyak orang, kekecewaan akan muncul dan pada akhirnya berimbas pada kekecewaan pada pemerintah.Tampaknya, apa yang hendak dilakukan oleh anggota Pansel KPK itu sangat strategis dalam menentukan tingkat kepercayaan sekaligus popularitas pemerintah di masa depan.Kini langkah awal positif sudah dicanangkan oleh Ketua Pansel KPK Destry Damayanti bahwa seleksi akan dilakukan secara transparan untuk menghindari campur tangan kelompok kepentingan mana pun.Langkah awal positif itu tentu belum menjamin hasil perekrutan yang didampakan jika para pendaftar calon pimpinan KPK bukan merupakan orang-orang terbaik, karena adanya bayang-bayang ketakutan dikriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh pimpinan KPK sebelumnya.Untuk mengatasi bayang-bayang kecemasan dan ketakutan ini, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah mewujudkan kemauan publik atas pengubahan aturan undang-undang, yang tak memungkinkan lagi adanya kriminalisasi pimpinan KPK.Tampaknya, posisi Jokowi yang kini di atas angin itu bisa kembali dalam guncangan badai jika langkah politik berikutnya terpeleset saat menghadapi tekanan wacana perombakan kabinet.KABINETAda dilema sekaligus paradoks yang kini dihadapi Jokowi. Desakan terkuat perombakan kabinet berasal dari partai pendukung utamanya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Namun. Di sisi lain, publik pun menuntut bahwa salah satu menteri yang layak diganti adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang tak lain adalah anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.Sikap Jokowi selama ini kurang berminat untuk merombak kabinet. Desakan penggantian menteri kadang bisa menjadi jebakan politis ketika penggantinya ternyata tidak memperlihatkan kinerja yang diinginkan publik.Argumen publik dalam menuntut adanya perombakan kabinet, sebagaimana digambarkan dan dijelaskan dari hasil jajak pendapat, kadang banal dan kurang mendasar.Hanya karena salah dalam memberikan pernyataan publik atau salah dalam perkara yang tak strategis, seorang menteri dianggap tak mampu berkinerja dengan baik. Atau, karena faktor eksternal kondisi perekonomian dunia yang memang lesu, seorang menteri dianggap tak mampu mengangkat nilai rupiah.Terhadap desakan perombakan kabinet yang datang dari berbagai arah ini, Jokowi masih bertahan dengan pilihannya untuk tidak segera mengikuti desakan itu.Agaknya, pilihan itu merupakan bagian dari upayanya menjaga posisinya agar tetap di atas angin. (Ant/y)