Sekitar satu bulan lagi, rakyat Indonesia termasuk di Provinsi Aceh akan melaksanakan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.Sebelum tiba pada hari pemungutan suara, biasanya pesta demokrasi itu diawali dengan kampanye rapat umum yang dimulai 16 Maret hingga 5 April 2014. Pada masa kampanye terbuka tersebut biasanya muncul gesekan-gesekan dari kader partai politik, sehingga menimbulkan konflik yang bisa mencederai pesta demokrasi.Provinsi Aceh yang akan melaksanakan pemilu juga tidak bisa terhindar dari konflik politik menjelang hari pemungutan suara.Meskipun kampanye rapat umum belum dimulai, namun sudah ada upaya intimidasi kepada partai politik, seperti penyerangan Posko Pemenangan Pemilu milik Zubir HT, calon legislatif DPRK Aceh Utara dari Partai Nasdem, perusakan mobil milik caleg dari Partai Aceh.Kemudian, yang baru saja terjadi, yakni kasus penembakan yang menewaskan Faisal, caleg dari partai lokal, Partai Nasional Aceh (PNA) di Kabupaten Aceh Selatan, Minggu (2/3/2014) malam.Beberapa kasus tersebut merupakan teror dan intimidasi terhadap caleg yang seharusnya tidak terjadi, karena semua partai politik peserta pemilu sudah sama-sama mendeklarasikan pemilu damai.Oleh karena itu, pihak keamanan diminta harus bisa meredam "kerikil-kerikil" yang dapat menimbulkan konflik antar partai politik. "Kami minta polisi serius dan mengusut tuntas kasus penembakan itu. Deklarasi Pemilu Damai yang disponsori Polda Aceh telah dinodai dengan kasus itu," kata Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Zaini Djalil di Banda Aceh, belum lama ini.Ia menyatakan pihak kepolisian harus mengungkap teror yang dilakukan orang-orang yang ingin mencederai pemilu damai di Aceh."Kami juga mempertanyakan kenapa masih ada senjata api ditangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya kita tidak menginginkan kekerasan bersenjata terjadi lagi di Aceh," kata Zaini menambahkan.Dikatakannya bila senjata api itu masih berada di tangan sipil pelaku kriminal, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa Pemilu legislatif di Aceh akan berjalan demokratis. "Ini sangat berbahaya, dan peristiwa teror sampai dengan ancaman keselamatan masih akan terjadi saat pemilu nanti," kata dia menambahkan.Zaini juga menyebutkan bahwa Partai Nasdem selalu meminta para kader dan caleg agar tetap komitmen menjaga perdamaian Aceh. Jangan membusuk-busuki partai lain, tapi sampaikanlah program kerja partai yang mementingkan masyarakat banyak," kata dia menambahkan.Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Umum DPP PNA Irwansyah yang menyatakan, pembunuhan terhadap kadernya itu dilakukan dengan sangat terencana dan sistematis. Dikatakan, pembunuhan atas Faisal dan pembunuhan lainnya yang menimpa kader dan caleg PNA adalah kejahatan yang luar biasa, tidak bisa diselesaikan dengan prosedur normal biasa."Ini adalah teror yang merongrong negara dan kenyamanan masyarakat. Kami meminta agar Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kapolri untuk turun tangan menangani kekerasan demi kekerasan yang terjadi kalau ingin perdamaian di Aceh tetap terjaga," harap dia. "Kepada seluruh pengurus dan kader PNA, kami ingatkan untuk tetap mengedepankan hukum dalam segala tindakan, namun jangan lengah dalam membela diri dan masyarakat. Kader dan pengurus PNA harus membantu tugas-tugas polisi dalam menangkap pelaku kekerasan di Aceh," katanya.Motif PolitikAksi teror yang menimpa kader partai di Aceh merupakan motif politik, sebagaimana diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman usai melantik Kapolda Aceh Brigjen Pol Husein Hamidi di Jakarta, Jumat (28/2)."Motifnya politik, mungkin persaingan antara partai lokal dengan partai nasional. Jadi motifnya ada kaitannya dengan politik," katanya.Kapolri Sutarman mengatakan telah mengetahui pelakunya, yakni dari warga Aceh sendiri dan melakukan perundingan untuk menyerahkan diri atau ditangkap."Jadi, pelakunya sudah kita ketahui identitasnya dan kita mengimbau untuk menyerahkan diri agar diproses secara hukum atau kita lakukan penangkapan," katanya.Untuk itu, dia memerintahkan kepada Kapolda Aceh yang baru dilantik Brigjen Pol Husein Hamadi untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam mengamankan tahapan Pemilu 2014.Terkait dengan kasus penembakan kader PNA, Kapolda Aceh Brigjen Pol Husein Hamidi menyatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut."Polda Aceh telah menurunkan tim ke Aceh Selatan untuk membantu Polres setempat yang sedang menyelidiki kasus penembakan Faisal yang merupakan Caleg PNA hingga tewas," ujarnya.Husein Hamidi berkomitmen untuk mengusut tuntas terhadap berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif."Kami berjanji akan mengusut tuntas semua pelaku pidana pemilu tanpa ada diskriminasi dan pilih kasih," katanya di sela-sela rapat koordinasi Pemilu Legislatif 2014.Komitmen untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana tanpa pilih kasih tersebut disampaikannya terkait anggapan dari sejumlah pihak bahwa lembaga tersebut pilih kasih dalam melakukan tindakan hukum."Kami tegaskan lagi bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana baik terkait pelaksanaan Pemilu legislatif ataupun tidak terkait pemilu, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.Ia mengatakan pihaknya terus mengusut tuntas terhadap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.Polisi selalu mengutamakan langkah-langkah preventif terhadap potensi kerawanan yang akan terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum yang akan berlangsung di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.Ia mengatakan salah satu langkah dalam mengatasi kerawanan konflik yakni dengan menyiapkan menejerial kesiapan satuan di setiap wilayah agar memiliki kesamaan persepsi dan pola tindak personel di lapangan."Langkah-langkah antisipasi telah kami persiapkan dari sejak awal hingga pada pencoblosan dan kami juga telah memetakan zona-zona tempat pemungutan suara (TPS)," katanya.Ia juga mengajak semua pihak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk saling berkoordinasi dengan pimpinan partai politik guna mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum."Mari kita bersama-sama meningkatkan koordinasi untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana pemilu, karena jika sudah terjadi sulit untuk mengungkapkannya," katanya.Ia juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Aceh dapat menyelenggarakan ikrar pemilu damai sehingga setiap partai politik memiliki kedekatan dan saling menjaga jajaran di bawah agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum.Jamin Keamanan PemilihAntisipasi teror politik tidak hanya dari kalangan partai politik, tapi bagaimana pihak keamanan bisa menjamin keselamatan bagi pemilih.Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) provinsi, kabupaten/kota dapat memberikan jaminan kepada pemilih di daerah itu untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani."Mari kita bersama-sama memberikan jaminan bagi masyarakat agar mereka dapat memilih sesuai hati nurani, tanpa intimidasi, pemaksaan dan kekerasan," katanya.Dijelaskannya, salah satu indikator keberhasilan pemilihan umum tersebut yakni berlangsung secara damai, aman dan demokratis serta mengedepankan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.Menurut dia, pemilu yang berjalan secara damai, aman dan demokratis akan mampu menghasilkan calon anggota DPRK, DPRA, DPR RI dan DPD yang memiliki kualitas, integritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembanguan di berbagai sektor.Pemilu di Provinsi Aceh akan diikuti 15 partai politik yang terdiri dari 12 partai nasional dan tiga partai lokal. Adapun tiga partai lokal itu yakni Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh (PA).Gubernur Aceh juga berharap Kepolisian dan jajaran Kodam Iskandar Muda dapat mengedepankan sikap preventif, netralitas serta profesionalitas dalam menghadapi berbagai masalah Pemilu legislatif 2014.Gubernur juga berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi kelancaran Pemilu legislatif sesuai dengan perudang undangan yang berlaku."Pemilu tinggal menghitung hari, karena itu perlu kita pastikan terhadap kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan lembaga penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan pesta demokrasi yang berlangsung secara serentak secara nasional.Ia meyakini dengan peran serta semua pihak terutama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwaslu Aceh akan mampu mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif sesuai dengan harapan.Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar juga meminta aparat keamanan menindak tegas kepada para pengacau, sehingga pesta demokrasi di Aceh bisa berjalan aman dan lancar."Kami minta aparat penegakan hukum di Aceh menindak tegas semua pengacau keamanan pemilu tanpa ada diskriminasi," katanya.Dijelaskannya, penindakan secara tegas dan tanpa diskriminasi merupakan salah satu upaya penegakan hukum secara maksimal dan mewujudkan pemilu damai dan bermartabat."Aparat keamanan di Aceh juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pemilih agar nantinya bisa memberikan suaranya pada hari pencoblosan," katanya.Ia juga mengajak semua komponen di provinsi ujung paling barat Indonesia itu untuk bersama-sama mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih dapat memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi pemilihan anggota DPRK, DPRA, DPR RI dan DPD."Kami yakin masyarakat di Aceh sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen sesuai tingkatan," katanya.Karena itu, ia juga mengajak seluruh partai politik peserta pemilihan umum di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berlangsung secara jujur, adil dan demokratis serta menjaga perdamaian yang telah terbina. (Ant/f)