Medan (SIB) - Sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata di Sumut dengan kompetensi berbagai keahliannya dinilai paling siap di antara SDM sektor lain dalam menghadapi bursa persaingan bebas di jajaran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini. Tapi akses pariwisatanya berupa insfrastruktur jalan menuju berbagai objek wisata justru dinilai paling rusak, sehingga memengaruhi arus kunjungan wisatawan, terutama mancanegara. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Disbudpar) Propinsi Sumut, Drs Elisa Marbun MSi, mencetuskan hal itu di aula Hotel Polonia Medan, dalam pembukaan acara pembekalan SDM Pariwisata dan Peningkatan Kompetensi untuk Menghadapi MEA 2015. Acara yang berlangsung tiga hari penuh (5-7 Agustus) itu menampilkan keynote speaker Wisnubawa Tarunaja, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata, serta sejumlah pembicara dari kalangan pakar SDM pariwisata dan praktisi (pengusaha) pariwisata yang terhimpun dalam sejumlah asosiasi seperti ASITA, PHRI, HPI, HWPI, FKPI. Dikatakan, posisi paling siap itu antara lain ditunjukkan dengan volume hingga 80 persen tenaga kerja pariwisata yang telah memperoleh sertifikasi dan memenuhi kompetensi di 10 negara ASEAN. “Untuk menghadapi MEA 2015 ini, SDM pariwisata Indonesia atau dari Sumut khususnya, boleh dikata paling siap. Selain hampir 80 persen tenaga kerja pariwisata sudah tersertifikasi dan siap kerja di kawasan Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia (termasuk Sumut), juga karena Indonesia melalui Kementerian Pariwisata sudah melakukan sertifikasi untuk 5.000 tenaga kerja wisata Indonesia,†ujar Elisa Marbun. Pada sesi paparan topik Sertifikasi Kompetensi Profesi oleh Zaitun Ketua LSU, para peserta pun mempertanyakan bahkan mengecam kenapa sertifikat keahlian yang diperoleh (konon) tanpa biaya dalam tempo 1 bulan hingga 3 bulan itu, jadi lebih berharga dan menentukan, ketimbang ijazah akademis dari kampus yang diperoleh 4-5 tahun dengan biaya puluhan juta rupiah. “Lalu, apakah dengan sertifikasi dan kompetensi ini ada jaminan apresiasi terhadap profesi atau tenaga kerjanya, misalnya ada insentif atau tambahan gaji. Kalau bicara kompetensi, setiap orang itu kan sudah kuliah atau kursus pada bidang pilihan untuk memperoleh keahlian kerja masing-masing, jadi untuk apa sebenarnya sertifikasi atau kompetensi itu,†ujar Franklin Sinaga dari HPI, senada dengan Piala Purba dari Disbudpar Karo. Padahal, sebagaimana dicontohkan Dewi Juwita Purba, tanpa sertifikasi pun, SDM pariwisata Sumut sejak dulu sebenarnya sudah jauh lebih siap, misalnya dengan kinerja dan tradisi tugas para pramuwisata yang memandu para turis yang kebanyakan mengeluhkan kondisi aksesibilitas atau infrastruktur wisata pada setiap destinasi di daerah ini. “Misalnya, pramuwisata di Sumut mampu menenangkan atau meyakinkan para turis asing yang mengeluh atau komplin bahkan protes ketika melintasi jalan-jalan yang rusak, tanpa harus menuding pihak atau instansi yang bertanggung jawab atas kondisi jalan tersebut. Para turis akhirnya maklum dan menjadikan pengalaman itu sebagai ‘kesan khusus’ (part of the adventure)-nya dalam arti positif. SDM pariwisata kita memang terbilang siap walau terus mengalami tantangan, bukan saja karena ada MEA 2015 ini, tapi juga karena di satu pihak kurang terdukung oleh kondisi lokal seperti akses atau infrastruktur,†ujar Dewi Juwita Purba kepada SIB usai acara dengan kesan antara optimis dan prihatin, Jumat (7/8). (A04/ r)