Banjarmasin (SIB)
Ketua Umum Forum Wakil/Pembantu Rektor II Perguruan Tinggi Negeri (WR II PTN) se-Indonesia, Prof Dr Wayan Lasmawan mengakui jika pihaknya belum bisa mengeksekusi kebijakan "Kampus Merdeka" yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
"Kampus Merdeka dari sisi pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi ranahnya WR II, belum disiapkan payung hukum dan piranti legality formalnya. Tentu membuat kami di perguruan tinggi sulit mengeksekusi sebuah program," jelas Wayan di Banjarmasin, Sabtu (15/2).
Diketahui ada empat kebijakan penting dalam Kampus Merdeka yaitu Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.
Pada prinsipnya, ujar dia, Forum WR II sangat setuju kebijakan sang menteri muda tersebut. Karena dia menilai bagus sehingga wajib didukung.
"Kebijakan mas menteri (Nadiem Anwar Makarim) sesuai banget. Dengan catatan kita tidak boleh hanya menempatkan kata merdeka sebagai sebuah makna kebebasan tapi bagaimana implementasi sebuah inovasi tanpa mengenal batas," terang Wayan yang memimpin pertemuan Forum WR II di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Untuk itulah, melalui forum tersebut diharapkan Wayan lahir sebuah ide dan gagasan bagaimana menjabarkan fleksibilitas pada konteks merdeka di dunia kampus.
Karena dalam konstruksi bidang ke-WR II-an, tambah dia Kampus Merdeka harus diterjemahkan bagaimana ke depan kampus dikelola dan terkelola dengan mengedepankan fleksibilitas dan kelenturan dengan tanpa mengabaikan prinsip dan asas taat pada hukum.
"Makanya dalam tiga hari pertemuan di forum ini, kita diskusikan semuanya guna mensinergikan berbagai pemikiran kreatif dan ide-ide inovatif dalam upaya meneguhkan eksistensi perguruan tinggi mendorong pembangunan SDM Indonesia," jelas Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Ganesha University of Education (Undiksha) Singaraja, Bali itu. (Ant/d)