Yogyakarta (SIB)
Nasib tragis harus dirasakan siswa SDN Bangunrejo 2, Kota Yogyakarta. Mereka yang tak tahu apa-apa harus merasakan belajar di tempat kurang layak.
Para siswa bahkan harus belajar di Pos Kamling hingga panggung sanggar tari di sekolah itu. Terungkapnya kasus korupsi pembangunan SDN Bangunrejo 2 di persidangan Jaksa Eka Saputra dalam kasus sebelumnya Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Dr Supomo menimbulkan luka hati mendalam bagi para siswa.
Tak terendus publik sebelumnya, akibat terhentinya pembangunan proyek tersebut 19 siswa harus mengungsi dari Musala hingga ke Pos Kamling untuk bisa menimba ilmu.
Jaksa Eka Safitra yang seharusnya menjadi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) justru menyalah-gunakan wewenang yang dimiliki. Eka mengintervensi proses lelang yang akhirnya justru menimbulkan masalah dan pembangunan gedung sekolah dibatalkan.
Kepala SDN Bangunrejo 2 Kota Yogyakarta Subagya mengatakan 19 siswa kelas VI sejak dua bulan harus belajar di berbagai lokasi opsional seperti mushola dan pos ronda lantaran ruang kelas di SDN Bangunrejo I yang biasa mereka tumpangi penuh di waktu pagi hari. Padahal, siswa kelas VI harus belajar intensif sebelum menempuh ujian nasional.
Namun begitu sejak Senin 10 Februari, siswa kelas VI tak lagi belajar di pos kamling setempat karena diperbolehkan menggunakan panggung yang biasa digunakan menari siswa SDN Bangunrejo I.
“Panggung milik SDN Bangunrejo 1 memang tidak begitu luas karena harus berbagi juga dengan para penjual yang ada didekat panggung. Meskipun tidak begitu luas, namun cukup untuk 19 siswa kelas VI yang mayoritas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengikuti jam pelajaran tambahan sambil menunggu siswa kelas VI SDN Bangunrejo 1 pulang, bisa bergantian,†ungkapnya.
Subagya mengaku baru bisa menemukan solusi tersebut setelah adanya solusi bersama yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta setelah mencuatnya kasus ini di media. 20 kursi meja belajar yang terbuat dari kayu dengan sumber anggaran dari BOSDA disediakan yang baru tiba Senin pagi (10/2).
“Untuk alas duduk berjumlah 20 merupakan sumbangan dari orang tua siswa. Kami tidak enak sebelumnya kalau harus meminjam panggung di Bangunrejo I karena statusnya kami menumpang,†ungkapnya lagi.
Sementara Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melalui anggotanya, Baharuddin Kamba berharap peristiwa seperti ini kedepannya tidak perlu terjadi jika adanya saling koordinasi dan sinergitas antarsekolah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
“Jangan sampai sudah ramai dipemberitaan media dan terungkap di persidangan Tipikor, baru ada tindakan. Seperti pemadam kebakaran saja. Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi jangan hanya sebatas slogan tetapi fasilitas pendukung bagi ABK harus terpenuhi,†tandas Kamba. (Okz/d)