Tanggamus (SIB)- Tawuran pelajar akan menyingkirkan harapan masyarakat atas transformasi pengetahuan dan perilaku intelektual yang berjalan dengan baik, namun fenomena ini dapat ditekan dengan pengembangan demokrasi di sekolah.Pendapat tersebut disampaikan Kepala MTs Nurul Falah Gunung Tiga Pugung Kabupaten Tanggamus, WD Fatchurrochman Syam di Tanggamus, Minggu."Pelajar yang terlibat tawuran merupakan hal sering disaksikan masyarakat, baik di kota besar maupun kota kecil. Karena itu, kami berusaha menekannya dengan menggelar pemilihan OSIS atau Pemilos periode 2014--2015 untuk menumbuhkan demokrasi sejak dini," ujar Fatchurrochman, didampingi Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ponpes Nurul Falah, Junaedi AR.Pemilos itu, demikian Fatchurrochman, akan mendorong para peserta didik belajar memberikan hak suara kepada calon yang dinilai memiliki visi dan misi yang bagus disampaikan melalui pidato kampanye masing-masing."Pemilos diadakan persis seperti pemilu dalam lingkup lebih besar, menggunakan tahapan dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Pembina OSIS Revi Ricardo, didampingi Waka Kesiswaan Hijrah Syah Putra menambahkan.Sebelum Pemilos, kata Hijrah melanjutkan, diadakan pemilihan majelis perwakilan kelas (MPK)."MPK ini yang mengadakan Pemilos, dengan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan persis seperti pemilu," ujar Hijrah lagi.Kepala Kepala MTs Nurul Falah WD Fatchurrochman Syam menegaskan bahwa Pemilos digelar untuk menentukan ketua OSIS tersebut dilakukan secara terbuka oleh siswa dan guru."Ini merupakan pembelajaran demokrasi agar siswa bisa belajar tentang arti demokrasi, dan memperkenalkan proses pelaksanaan pemilu kepada siswa. Ada bilik suara, kotak suara, dan juga telah disiapkan papan penghitungan suara," kata Hijrah lagi.MTs Nurul Falah merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ponpes Nurul Falah, berdiri sejak tahun 1960, memiliki lembaga untuk jenjang tingkat madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan SMK yang dikelola dengan sistem kebersamaan dan kekeluargaan, karena pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah."Pada MI dan MTs biaya pendidikan gratis murni sejak tahun 2005, bahkan untuk SMK pada tahun pertama berdiri 2009 memberlakukan kebijakan gratis penuh, dan tahun ini pun SMK bebas SPP," kata Junaedi AR menjelaskan.Dia menyakini, praktik demokrasi itu akan menumbuhkan toleransi, mengingat toleransi bukan sifat alami, melainkan suatu sikap permanen yang harus dipelajari untuk mengatasi sikap permusuhan antarteman."Walaupun ada yang berbeda dengan Pemilos, semua calon pada akhirnya akan menjadi pengurus OSIS, dan ada lagi bedanya, yakni tanpa ada janji palsu, politik uang, dan digelar dengan damai dihiasi keceriaan," katanya lagi. (Ant/c)