Jakarta (SIB) -TNI menegaskan tidak menggunakan bom saat memburu kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua. TNI menyebut KKSB sengaja melempar isu propaganda soal penggunaan bom fosfor.
"TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal, termasuk Bom fospor (white phoshorus). Apalagi di Papua kami tidak memiliki senjata artileri dan tidak memiliki pesawat tempur," ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12).
Bom fosfor disebut Aidi, sifatnya membunuh secara massal dan ditembakkan menggunakan senjata meriam artileri atau pesawat tempur pengebom. Dampaknya fatal bisa menghancurkan wilayah tersebut.
"Alutsista TNI yang ada di Papua hanya pesawat heli angkut jenis Bell, Bolco dan MI -17. Tidak ada pesawat serbu apalagi pengebom. Bila benar TNI menggunakan Bom Phosphor maka paling tidak seluruh Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia dan hewan yang ada di sana sudah mati," papar Aidi.
Karena itu, TNI menyebut isu penggunaan bom fosfor sebagai propaganda. Isu tersebut ditegaskan Aidi sebagai fitnah.
"Anehnya orang-orang yang membuat berita propaganda adalah orang-orang konyol dan bodoh, yang tidak mempelajari terlebih dahulu karakteristik suatu senjata atau barang, yang penting bisa membuat berita bohong, menyesatkan atau menfitnah," paparnya.
Komentari
Sementara itu Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin tak mengomentari pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meminta TNI-Polri ditarik dari Kabupaten Nduga. Dia mengatakan tugas aparat TNI/Polri adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
Hal itu dikatakan Kapolda Papua ketika Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda sebelumnya meminta agar TNI dan Polri ditarik dari Kabupaten Nduga dan menghentikan perburuan kelompok separatis bersenjata yang menewaskan dan membantai 17 orang karyawan PT Istaka Karya di Nduga.
Para pimpinan eksekutif dan legislatif beralasan kehadiran TNI/Polri membuat penduduk kampung trauma. Jadi pasukan TNI dan Polri ditarik, agar memberikan kesempatan bagi masyarakat Nduga merayakan Natal dengan damai.
"Saya tidak mau mengomentari pernyataan Gubernur Papua itu. Tapi harus diketahui secara universal kehadiran aparat negara atau aparat keamanan di mana pun bertujuan mengemban tugas yang diberikan negara," katanya.
Martuani mengatakan kehadiran TNI dan Polri di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi, sekaligus menjamin keamanan masyarakat di sana.
"Jadi tidak satu pun yang bisa melarang kami untuk menempati dan bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Nduga," tegasnya.
Menurut mantan Kadiv Propam Polri itu, TNI dan Polri disumpah untuk taat kepada negara ini dan bertugas mempertahankan semua wilayah NKRI. (detikcom/q)