Medan (SIB)- Sulitnya mencari pekerjaan membuat minat masyarakat belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus meningkat. Misalnya pendaftar di SMKN 6 Medan ternyata setiap tahunnya terus meningkat, walau demikian siswa/i yang diterima masih sesuai dengan juknis Mendikbud per kelas 38 orang.Demikian dikatakan Kepala SMK Negeri 6 Medan Amiruddin SP MM, melalui Wakasek Sarana Prasarana Drs TP Silaban didampingi Humas Dra M br Simamora kepada SIB, Kamis (4/8) di ruang kerjanya, Jalan Jambi, Medan.Dijelaskan Silaban, di SMKN 6 memiliki 8 ruangan kelas 10, berarti yang diterima 304 orang, dan memiliki tiga jurusan, jurusan akuntansi administrasi, jurusan perkantoran dan jurusan pemasaran."Memang selama ini tamatan sekolah ini selalu banyak yang diterima di beberapa perusahaan karena itulah banyak yang masuk ke SMK ini, karena begitu tamat sekolah langsung mendapat pekerjaan," ujar Silaban.Keberhasilan dan prestasi yang diraih karena tetap mengedepankan visi/misi SMKN 6 Medan, yakni menghasilkan tamatan yang beriman, bertaqwa, cinta tanah air, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisplin berwawasan bisnis dan mampu menciptakan/memanfaatkan peluang dalam era global dan optimalisasi sumber daya. Pengembangan profesionalisme tenaga kerja menuju kompetensi standard.Disinggung soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah tersebut, Silaban mengatakan berjalan dengan lancar, dan setiap dana BOS digunakan sesuai dengan juknis masing-masing, dan belum ada konplin dari orangtua siswa tentang penggunaan dana BOS bantuan dari pemerintah itu.Sementara mengenai rencana pemerintah bahwa 2017 Pemprovsu akan mengelola SMK dan SMA se-derajat di 33 kabupaten/kota se-Sumut, Silaban mengatakan ada untung dan ruginya, sebab akan ada yang bertambah jauh dan akan menambah biaya, sementara untuk Kota Medan belum ada masalah sebab kantor Disdik Sumut masih di Kota Medan."Bagaimana jika di Kabupaten Nias yang jauh dari Kota Medan, kan akan menambah biaya jika datang mengurus sesuatu ke Dinas, demikian juga sebaliknya jika ada pengawasan Disdik Kepulauan Nias juga akan terkendala dengan biaya," pungkasnya. (A14/h)