Padang (SIB) -Pengamat bidang pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Prof Jamaris Jamna mengatakan pemerintah bisa melakukan pemetaan pendidikan sebagai langkah alternatif bila penghentian sementara ujian nasional dilaksanakan. "Pemetaan ini indikatornya evaluasi diri sekolah masing-masing yang datanya dihimpun secara dalam jaringan," katanya di Padang, Selasa. Dia menyebutkan dalam hal ini pemerintah melakukan pemantauan atas perkembangan data prestasi siswa. Secara daring sekolah mengirimkan setiap semester atau tahun indikator nilai pembelajarannya, mulai dari nilai ujian tulis, praktek dan sikap selama sekolah. Mirip akreditasi namun, katanya dilakukan dalam jangka waktu lebih pendek. "Dengan begitu pemerintah bisa melihat dan mengklasifikasikan daerah mana yang memiliki mutu pendidikan yang tinggi atau rendah," tambahnya. Selain itu, kata dia implementasinya pemerintah bisa dengan mudah menentukan prioritas dalam pengembangan pendidikan ke depannya. Dari evaluasi tersebut akan terlihat daerah dengan klasifikasi mutu tinggi dapat diberdayakan lebih jauh dan daerah klasifikasi mutu rendah diberikan bantuan atau dibina. "Sistem ini juga mengharuskan sekolah menyiapkan sumber daya berkompeten dan sarana prasarana unggul, agar capaian evaluasi tepat," katanya. Kelemahannya, kata Jamaris akan terjadi kesenjangan yang tinggi akibat persaingan yang tidak seimbang. Menurutnya sekolah yang ada di daerah berklasifikasi mutu rendah semakin sulit berkembang karena adanya dominasi sekolah elit. Dengan situasi budaya sekolah di Indonesia yang masih terbatas, perlu upaya keras melaksanakan sistem tersebut. "Sekilas UN jauh lebih mudah dan seimbang karena mewakili keadilan secara keseluruhan," katanya. Menurutnya dengan pemerataan soal di semua daerah menandakan semua siswa dari sekolah manapun memiliki hak bersaing memperoleh prestasi dan predikat yang terbaik. Tinggal saja, sebutnya melakukan perbaikan pada pengelolaannya agar tidak ditemukan pelanggaran dan kekecewaan. "Masih banyak alternatif lain untuk evaluasi mutu pendidikan selain ini," katanya. Beberapa negara seperti Finlandia dan Denmark dinilai sukses mengembangkan sistem pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada sekolah yang tidak berdaya saing. Kemudian di Jepang melalui sistem kompetensi ketat dan terbuka pemerintah dengan mudah memantau perkembangan sekolah dan siswanya. (Ant/l)