Jakarta (SIB)
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) melainkan langsung ke sekolah. Pemerhati Pendidikan Asep Sapa'at menyebut perlu adanya penambahan keterampilan dan kemampuan bagi Kepala Sekolah untuk mengelola dana tersebut.
"Tadi terserah kepala sekolah, hal yang paling penting menurut saya. Bagaimana kepala sekolah harus diberikan satu pengetahuan dan keterampilan yang mapan dan mumpuni," ujar Asep Sapa'at dalam diskusi Polemik 'Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?' di Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).
Asep mengatakan, penambahan kemampuan ini diperlukan dalam bidang perencanaan anggaran hingga perbaikan pelaporan. Menurutnya, hal ini juga berfungsi untuk melihat capaian sekolah.
"Mengenai bagaimana cara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring anggaran, sampai nanti rekomendasi perbaikan perbaikan," kata Asep.
"Ini penting supaya nanti anggaran yang diberikan, bisa berikan satu capaian yang jelas untuk sekolah," sambungnya.
Diketahui, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat untuk merombak skema penyaluran dana BOS pada tahun 2020. Implementasinya mulai tanggal 10 Februari 2020.
Dalam skema yang baru, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah unit cost atau dana bantuan yang diterima per siswa baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). (detikcom/d)