Medan (SIB)
Setelah membaca penjelasan Kemenkeu RI di media massa, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi komitmen pemerintah yang tidak memotong Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru di daerah khusus, seperti guru di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) pada tahun 2020.
Satriwan Salim (Wasekjen FSGI) mengatakan sebelumnya FSGI bersama organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) sempat mengkritik rencana pemangkasan alokasi tunjangan guru PNS daerah khusus itu, yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
"Masing-masing anggarannya dari Rp53,836 triliun menjadi Rp50,881 triliun. Kemudian dari Rp2,063 triliun menjadi Rp1,985 triliun.
Namun akhirnya kekhawatiran para guru daerah khusus ini terjawab setelah membaca penjelasan dari Kemenkeu RI. Walaupun pernyataan Kemenkeu tersebut harus dibuktikan dengan mengkroscek ke daerah-daerah, bagaimana pencairan tunjangan para guru, apakah berkurang atau tidak terlebih dahulu," katanya kepada SIB, Sabtu (25/4).
Satriwan yang juga guru SMA swasta ini melanjutkan, FSGI sempat menerima aduan dari guru di daerah khusus seperti Aceh, yang mengetahui informasi adanya pemotongan tunjangan ini. Dimana dalam pengaduannya para guru khawatir tunjangan mereka akan dikurangi.
"FSGI menilai jika rencana tersebut tak berdasar dan menyakiti perasaan para guru. Sebab akan mengurangi hak-hak para guru apalagi mereka mengabdi di wilayah terdepan Indonesia yang hambatan dan tantangannya lebih besar ketimbang daerah lain.
Namun demikian sekarang FSGI merasa lega mendengarnya. Ke depan kita meminta pemerintah terus memerhatikan nasib para guru, khususnya honorer, termasuk yang mengajar di sekolah swasta. Sebab pendapatan mereka masih sangat kecil," pungkas Satriwan. (M20/f)