Medan (SIB)
Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendapatkan laporan dari jaringan guru anggota P2G dari 13 provinsi bahwa banyak sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud. Bantuan kuota untuk guru sebesar 42 GB dan 35 GB untuk siswa, yang mestinya diberikan untuk bulan September, melalui fase 1 dan fase 2 dan berakhir 30 September.
"Informasi itu berdasarkan laporan dari guru-guru P2G yang mengajar di sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai SD hingga SMA/SMK. Guru kecewa tidak memperoleh bantuan kuota internet sebagaimana janji Mendikbud, padahal pengeluaran kuota guru dan orang tua siswa selama ini sangat besar. Termasuk saya yang juga sebagai seorang guru belum mendapatkan bantuan tersebut,"kata Satriwan Salim (Koordinator P2G) kepada SIB, Kamis (1/10).
Dikatakannya, guru-guru sebenarnya berharap mendapatkan kuota internet lebih proporsional pembagiannya. Sebaiknya untuk bulan kedua, alokasi kuota umum harus diperbanyak kapasitasnya. Sebab guru-guru sangat banyak menggunakan aplikasi seperti Youtube untuk mengajar.
"Guru-guru menyampaikan kepada kita, bahwa kuota yang diberikan sebenarnya banyak yang mubazir, sebab seperti guru honorer senior lebih banyak mengajar dengan metode home visit. Dan siswa juga banyak tak sadar bahwa nomornya sudah disubsidi kuota. Oleh karena itu kita meminta agar sekolah dan Dinas Pendidikan mengoptimalkan perannya memberi informasi yang jelas bagi siswa dan orangtua, "katanya.
Lanjut Satriwan, banyak guru berharap agar bantuan kuota ini betul-betul fungsional, sesuai kebutuhan guru dan masa pakainya pun jangan dibatasi perbulan, lalu hangus. Sebab ada potensi uang negara yang terbuang sia-sia jika guru dan siswa tidak memanfaatkannya. Apalagi dana yang dikuras untuk program ini sangat besar, yakni Rp 7,2 triliun.
"P2G meminta Kemendikbud memberlakukan format akumulasi perbulan atas sisa kuota. Artinya walaupun dalam jangka waktu sebulan kuota masih tersisa, jangan langsung dihitung hangus untuk bulan berikutnya. Tapi masih bisa dimanfaatkan sampai 4 bulan masa program ini. Di sisi lain Kemendikbud tetap harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau efektivitas dan kebermanfaatan bantuan kuota dalam menunjang PJJ, khususnya yang daring. Di samping itu, Kemendikbud dan Pemda jangan abai terhadap hambatan guru dan siswa dengan metode PJJ Luring yang hingga kini masih sangat minim bantuan," pungkasnya. (M20/a)