Jakarta (SIB)
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Naim mengatakan, alokasi dana pendidikan di Indonesia masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jumlah dana ini termasuk dari pemerintah ataupun swasta.
"Memang kita telah sukses mengalokasikan dari anggaran negara, namun kalau kita bandingkan dengan negara lain, khususnya OECD, kalau kita ukur dari pengeluaran, dana pendidikan kita masih rendah," kata Ainun, dalam RDP virtual bersama Komisi X, Rabu (3/2).
Jika dilihat dari sisi dana pemerintah, alokasi dana pendidikan akan bertambah beriringan dengan meningkatnya pembiayaan negara. Namun, dia mempertanyakan, bagaimana dengan dana yang berasal dari luar pemerintah.
Menurutnya, salah satu jalan yang bisa didorong untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan adalah memperkuat kontribusi dari dunia industri dan swasta. Hal ini juga dilakukan oleh negara-negara lain untuk mendorong alokasi dana pendidikan di negaranya.
"Kontribusi dari dunia industri dan swasta masih dibutuhkan untuk memajukan pendidikan Indonesia," ujarnya.
Melihat praktik kebijakan di berbagai negara, ungkap dia, ada insentif untuk industri dan swasta yang berkontribusi dalam bidang pendidikan. Ainun menjelaskan, sebenarnya insentif ini sudah ada di Indonesia seperti insentif pajak bagi industri yang berkontribusi di pendidikan vokasi serta penelitian.
"Mungkin perlu kita galakkan lagi sehingga itu menjadi efektif," kata dia menegaskan.
Lebih lanjut, Ainun menjelaskan, pihaknya memiliki sejumlah strategi pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan. Strategi tersebut antara lain adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.
Pemerintah pusat juga berupaya untuk membangun sekolah atau lingkungan belajar yang sesuai dengan masa depan. "Itu yang secara umum kita lakukan masalah anggaran," kata dia lagi. (Rep.co.id/d)