Medan (harianSIB.com) Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM mendesak
Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut segera melakukan tindakan tegas terhadap sekolah-sekolah yang masih melakukan
pengutipan terhadap siswa/siswinya, karena tindakan tersebut tidak sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang akan "meluncurkan" program makan siang gratis.
"Selain bertentangan dengan program Pak Prabowo yang ingin mencerdaskan anak bangsa, pengutipan itu juga bertentangan dengan Permendikbud No44/2021 tentang larangan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan," tandas Ihwan Ritonga kepada wartawan, Kamis (7/11/2024) di DPRD Sumut.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, hingga saat ini masih banyak laporan maupun pengaduan terhadap dirinya terkait pengutipan di sekolah-sekolah, sehingga besar harapannya pihak Disdik Sumut segera turun tangan melakukan pengusutan, karena berdasarkan Permendikbud tersebut, tidak seorangpun boleh melakukan pengutipan dengan dalih apapun.
"Yang paling kita sesalkan, ada juga siswa/siswi yang setiap bulannya menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sosial lainnya masih diwajibkan membayar kutipan maupun pungutan berupa sumbangan. Padahal mereka nyata-nyata siswa kurang mampu," tegas Ihwan Ritonga.
Selain itu, tandas anggota dewan Dapil Medan ini, ada juga pengaduan orang tua siswa terhadap dirinya, terkait adanya ancaman dari pihak sekolah terhadap siswa/siswi yang tidak mampu membayar uang sekolah Rp150 ribu/bulan, tidak diperbolehkan mengikuti ujian, sehingga siswa bersangkutan mengalami keresahan.
"Ini perlu menjadi perhatian serius Disdik Sumut, jangan lagi dikenakan anak didik dengan berbagai kutipan, sebab Pak Prabowo saat ini sangat konsern terhadap kemajuan anak bangsa, sehingga meluncurkan program makan siang gratis bagi siswa/siswi yang akan dimulai pada 2025," tambah Ihwan.
Menurut politisi muda dan vokal ini, program makan siang gratis ini sangat luar biasa, dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak bangsa, agar menjadi lebih rajin dan cerdas, sehingga perlu didukung oleh semua pihak, termasuk Disdik Sumut, agar melakukan pemantauan secara terus-menerus agar sekolah-sekolah tidak lagi membebani siswa dengan kutipan.
"Kita tidak setuju kalau masih ada sekolah yang beralibi melakukan pengutipan terhadap anak didiknya mengatasnamakan sumbangan," tandas Ihwan sembari mengingatkan, boleh saja dikutip sumbangan, tapi dengan catatan terhadap orang tua siswa yang mampu, bukan terhadap siswa penerima bantuan sosial.
Berkaitan dengan itu, Ihwan kembali mengingatkan Disdik Sumut agar terus melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pengutipan terhadap siswa/siswi dengan dalih sumbangan tanpa ada persetujuan komite sekolah, terutama saat menjelang ujian semester tahun ini. (*)