Jakarta (SIB)- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan menagih sejumlah kebijakan pendidikan yang telah disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan yang belum direalisasikan pada tahun 2014 seperti pembentukan Ditjen Guru serta penyelesaian penggunaan dua kurikulum. "Tahun 2014 kaitannya dengan pendidikan kita ada beberapa peristiwa seperti kurikulum yang amburadul, kasus kekerasan menewaskan siswa, kejahatan di JIS serta wacana untuk membentuk direktorat jenderal yang mengurus guru," kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun Pendidikan Indonesia di Jakarta, Senin. Ia mengatakan kebijakan melaksanakan dua kurikulum mesti ada upaya penyelesaian agar tidak berkepanjangan sebab bila tidak akan melahirkan akibat paling tidak dua hal yaitu kualitatif dan diskriminatif."Di masyarakat akan ada kesan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 ialah sekolah unggulan sehingga pernah kemudian banyak sekolah mengaku siap melaksanakan K13. Dikhawatirkan akan ada diskriminasi pelayanan pendidikan K13 dan Kurikulum 2006," katanya.Sulistiyo mengatakan Mendikbud di penghujung tahun 2014 membuat pernyataan akan membentuk direktorat jenderal yang membidangi urusan guru.Selama ini urusan guru terpencar di masing-masing direktorat sebagai contoh guru SD dan SMP dikelola oleh Ditjen Pendidikan Dasar, guru SMA dan SMK berada di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Menengah.Demikian pula guru TK dan PAUD berada di bawah Ditjen PAUDNI Non Formal dan Informal. "Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama Ditjen khusus yang mengurus guru sudah terbentuk di awal Tahun 2015," katanya. Pada bagian lain, Sulistiyo menyatakan penghargaannya terhadap kebijakan Mendikbud Anies Baswedan yang menghentikan Ujian Nasional (UN). "Kebijakan mendikbud ini berarti di samping mengakui adanya kebaikan UN tetapi menyadari lebih banyak kekurangannya". Lebih lanjut Sulistiyo mengatakan Tahun 2014 ditutup dengan harapan menggantung dan menunggu. Beberapa konsep yang dilontarkan kemdikbud menjadi sinyalemen yang butuh penjelasan lebih lanjut misalnya pendidikan sebagai gerakan pengutamaan dan memuliakan guru dan peran pendidikan keluarga. "Dalam refleksi kami masih ada politisasi pendidikan dan sesat pikir masih kuat dalam pengelolaan pendidikan dewasa ini. Sampai sekarang belum diketahui dimana persoalannya. Jabatan di kementerian pun seperti hadiah dari pemenangan pemilu. Akhirnya dijalankan pejabat dengan kapasitas terbatas," katanya. Mudah-mudahan pejabat baru di kementerian memiliki kapasitas dan kapabilitasnya baik, termasuk adanya sejumlah menteri yang membawa "pasukan"-nya.Menurut dia ada pengalaman "pasukan" malah bisa membawa persoalan baru. "Jadi PGRI akan mengkritisi sebelum terjadi penataan pejabat maka menteri harus mengangkat pejabat dengan kapasitas dan kapabilitas yang baik," katanya. (Ant/q)