Jakarta
(harianSIB.com)Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa
Sekolah Rakyat tidak akan mendapatkan bantuan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
"Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada," kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2026) dikutip dari kompas.com
"Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan," ujar dia melanjutkan.
Bernard menuturkan, segala kebutuhan itu bakal ditanggung karena Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang menerapkan sistem asrama atau boarding school.
Kebutuhan itu mencakup seragam, buku, hingga tempat tinggal dan makan sehari-hari yang membuat orangtua siswa Sekolah Rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya.
"Sudah tidak ada lagi yang dipikirkan untuk keperluan pendidikan," ujar Bernard melanjutkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
"Semua yang memang bantuan untuk pendidikan (dicabut). Misalnya, bantuan yang untuk SD-SMP kan ada dari PKH itu Rp225.000 per 3 bulan untuk anak SD, untuk ongkos sekolah," ujar Saifullah.
"Untuk bantuan-bantuan yang lain ya memang harusnya begitu. Nanti sistem yang akan menghentikan," kata dia melanjutkan. (*)