Keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Kesepakatan Paris ternyata tidak mengurangi semangat negara-negara peserta Konferensi para Pihak (Conference of Parties/COP) tentang Perubahan Iklim PBB ke-23 di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017. Sempat ada kekhawatiran bahwa putusan AS akan melemahkan semangat peserta. Negara peserta konferensi tersebut tetap berkomitmen mengurangi emisi karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.AS tiba-tiba menarik diri setelah Donald Trump berkuasa. Kesepakatan 195 negara itu, disebutnya sebagai 'kesepakatan buruk'. Sebab membebani AS secara finansial dan ekonomi. Kesepakatan yang ditandatangani pada era Presiden Barack Obama itu dinilainya, tidak 'menempatkan AS sebagai yang terutama'. Dianggap terlalu lunak terhadap rival ekonomi AS seperti China, India dan Eropa.Memang negara-negara kaya diharapkan memberikan 'pendanaan' untuk negara-negara berkembang dalam proses perubahan menuju sumber energi yang lebih bersih. AS sendiri berjanji akan memberikan 3 miliar dolar AS untuk Green Climate Fund. Pada masa Obama, AS telah menyalurkan 1 miliar dolar AS. Tentu dengan keluarnya AS dari kesepakatan, maka yang 2 miliar dolar AS lagi tinggal mimpi.Memang mundurnya Amerika Serikat akan membuat dunia semakin sulit untuk mencapai tujuan memertahankan penurunan temperatur global jauh di bawah 2 derajat celcius. Sebab AS menyumbang sekitar 15 persen emisi karbon global, terbesar kedua setelah China. Namun di saat bersamaan negara Paman Sam ini diharapkan sebagai sumber penting keuangan dan teknologi untuk negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan suhu.Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi pembangunan. Dunia, termasuk Indonesia, mesti melakukan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap dampaknya yang sudah dan akan terjadi. Jika tidak, manusia tidak akan mampu bertahan hidup.Kedua solusi tersebut harus dilakukan bersamaan. Mitigasi perubahan iklim merupakan upaya untuk mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca. Sedangkan adaptasi perubahan iklim merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim.Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) mencatat bahwa jika perubahan iklim tidak dikontrol, maka dapat menimbulkan kerugian hingga 13 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2100. Perubahan iklim ditandai dengan anomali iklim dan suhu seperti meningkatnya suhu secara drastis, musim hujan lebih pendek, kekeringan yang menyebabkan penyebaran penyakit. Hal ini tentu saja menyebabkan ancaman kesehatan dan produktivitas.Perubahan iklim adalah isu bersama, tapi negara maju dan berkembang memiliki perbedaan tanggung jawab. Negara maju diharapkan melakukan upaya lebih, sedangkan negara berkembang berkontribusi. Negara maju harus memberikan keuangan, transfer teknologi, dan capacity building di negara berkembang.Kita berharap walau tanpa AS, kesepakatan menghadapi perubahan iklim tidak berubah. Meski berdampak ke dana yang dibutuhkan, tetapi solidaritas dunia pasti bisa mengatasinya. Apalagi belum tentu sikap AS itu tidak akan berubah. Bagaimanapun saat ada kepentingan, kompromi tidak mustahil terjadi. (**)