Momentum musim paceklik yang biasanya terjadi pada November-Januari selalu dimanfaatkan oknum tertentu dengan menaikkan harga beras. Padahal menurut laporan dari Kementerian Pertanian, stok beras lebih dari cukup, bahkan lebih. Patut diduga ada spekulan yang bermain, untuk mengeruk keuntungan secara tak wajar.
Stok beras di Bulog dilaporkan 2,7 juta ton, dengan 550.000 ton disimpan di luar gudang Bulog yang disewa. Stok ini sudah termasuk beras impor yang dibeli dari Vietnam dan Thailand sekitar 1,8 juta ton, yang masih tersimpan aman di gudang Bulog. Selain itu, Januari mendatang sudah mulai panen padi di dalam negeri.
Pemerintah sudah menentukan batas atas harga beras untuk jenis medium. Berdasarkan Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017, HET (harga eceran tertinggi) beras medium di Wilayah I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Bali) sebesar Rp 9.450/Kg. Untuk Wilayah II (Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan) Rp 9.950/Kg. Sedangkan di Wilayah III (Maluku dan Papua) Rp 10.250/Kg.
Jadi jika konsumen menemukan harga di atas HET, bisa melaporkannya. Ini menjadi peringatan, bila ada pihak yang bermain. Sebab Bulog bekerja keras menjaga stok, sehingga kecil kemungkinan terjadi kelangkaan. Apalagi mereka rutin melakukan operasi pasar. Lalu mengapa harga beras masih naik?
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2018 harga beras grosir naik 0,22 persen dan beras eceran naik 0,24 persen. Ini sejalan dengan kenaikan harga gabah kering panen (GKP) sebesar 0,98 persen dan harga gabah kering giling (GKG) naik 1,26 persen. Realisasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) sampai dengan tanggal 6 November 2018 sebesar 402.628 ton, dengan rata-rata realisasi antara 3.000 3.500 ton per hari, dan mengalami trend kenaikan sejak bulan Oktober 2018.
Hal ini menjadi tugas Satgas Pangan untuk mengungkap pelaku spekulan untuk ditindak dan dipidanakan. Para spekulan mesti dihukum berat sebab telah melakukan kejahatan terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Selain itu masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang tata niaga beras sebaiknya didengar. Mereka meminta agar ada pengaturan yang memangkas tata niaga beras. Pemangkasan diperlukan untuk memotong rantai distribusi beras di Indonesia yang panjang, agar dapat menekan kenaikan harga.
Tata niaga beras di Indonesia setidaknya melalui lima hingga enam titik, sebelum sampai di konsumen. Ini di antaranya mulai dari petani ke pengepul atau tengkulak, pedagang besar, kemudian beras masuk penggilingan. Dari penggilingan besar, beras masuk ke distributor besar yang memberi label atau merek, selanjutnya dikirim ke ritel dan akhirnya dilempar ke konsumen. Di setiap titik ini tentu ada margin, sehingga ada gap sangat besar antara harga beras di petani, penggilingan, dan di konsumen.
Penyederhanaan mata rantai distribusi bukan hanya menghemat biaya. Manfaat lain, pengawasan lebih mudah karena sudah lebih sedikit simpulnya. Diharapkan di tahun politik ini paling tidak, jangan ada gejolak harga beras yang isunya masih sangat sensitif sebagai bangsa pemakan nasi.(**)