Beberapa pekan terakhir berita tentang asuransi melimpah di ruang publik. Sayangnya bukan yang positif, melainkan kebanyakan yang kurang baik. Bisnis asuransi sedikit banyak terpengaruh dengan menurunnya kepercayaan masyarakat.
Asuransi tidak menjual barang nyata seperti mobil atau rumah. Mereka yang bergelut di bisnis ini harus mampu meyakinkan calon nasabah. Rekam jejak dan integritas sangat penting sebab itu yang menjadi pertimbangan utama.
Begitu publik dijejali berita negatif akibat kasus Jiwasraya dan Asabri, bisnis asuransi goyah. Banyak mengkhawatirkan dana yang disimpannya di asuransi. Produk asuransi sebenarnya sangat beragam dan tidak semua bermasalah.
Umumnya produk asuransi yang bermasalah adalah yang ada terkait investasi. Banyak nasabah tergiur karena dijanjikan akan mendapat keuntungan besar. Sebagian tak mendapat penjelasan yang memadai tentang risiko yang mungkin ada.
Ada beberapa penyebab kekisruhan bisnis asuransi ini. Pertama, perusahaan asuransi dan agennya sejak awal tidak transparan tentang produk yang ditawarkan. Faktor risiko hanya dijelaskan sekilas dan lebih fokus ke mimpi akan meraih keuntungan yang melimpah.
Kedua, nasabah yang kurang cerdas dan memang berkeinginan cepat meraup untung besar dengan cara mudah. Padahal di zaman daring (online) ini, informasi bertabur di internet dan ada yang menyediakan konsultasi cuma-cuma.
Ketiga, pemerintah lemah dalam mengawasi bisnis asuransi. Sebenarnya bukan kali ini saja ada masalah asuransi dan produknya. Kasus serupa sudah sering terulang, namun tak ada perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya hal serupa.
Kasus Jiwasraya dan Asabri sebaiknya menjadi momentum memulihkan nama baik bisnis asuransi. Perlu dipertimbangkan penggabungan bisnis asuransi jiwa dan kerugian dengan investasi. Jika tetap bisa digabung maka edukasi harus lebih gencar terhadap warga.
Kita mengapresiasi kemauan politik pemerintah mengusut kasus asuransi ini. Penegakan hukum harus mengungkap semua pelaku dan dalang agar memberi efek jera. Celah aturan mesti ditambal segera terutama kewajiban menjelaskan risiko investasi. (**)