Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting dan strategis. Kontribusi sektor ini dalam produk domestik bruto (PDB) nasional menempati posisi ketiga setelah sektor industri dan perdagangan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan.
Sepanjang Januari-Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar 0,34 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya. Bukan itu saja, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada awal tahun 2020 meningkat. Tercatat Januari 2020, NTP sebesar 104,27, meningkat 0,84 poin (0,81 persen) dibanding Desember 2019 (103,43).
NTUP meningkat 1,17 poin (1,13 persen) dari 103,65 pada Desember 2019 menjadi 104,82 pada Januari 2020. Peningkatan indek harga yang diterima petani lebih tinggi dari indek harga yang dibayar petani, yaitu 1,57 persen berbanding 0,75 persen. Daya beli petani pada semua subsektor juga meningkat, kecuali pada subsektor peternakan.
Meski begitu, masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan sektor pertanian. Antara lain lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta terbatasnya akses pasar. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama antara pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) hingga peran swasta. Jika ketiga lini bisa bekerjasama bukan tidak mungkin akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga ekspor.
Sektor pertanian masih kurang menarik bagi angkatan kerja. Urbanisasi tak terbendung, sekalipun tidak ada jaminan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Mereka terpaksa menjadi buruh industri, atau malah terdampar ke sektor informal karena tak ada pekerjaan.
Akibat tekanan kehidupan dan kebutuhan, masih banyak petani tidak banyak pilihan sehingga harus memilih menjual lahannya. Sekitar lebih dari 60 persen petani hanyalah buruh tani dan petani penggarap. Petani yang seharusnya mengolah lahan tidak memiliki tanah sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi desa.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjawab tantangan tersebut. Telah dilakukan integrasi sejumlah kebijakan, yang terdiri dari penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan perhutanan Sosial, peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk serta peningkatan akses pembiayaan petani melalui kredit usaha rakyat (KUR). Tidak hanya itu, upaya lain yang telah disiapkan pemerintah adalah peningkatan akses pasar melalui e-commerce, dukungan logistik, pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur transportasi dan dukungan dari sisi kebijakan tarif dan perdagangan internasional.
Pemda tak boleh hanya berharap ke program Pemerintah Pusat. Mereka harus mendukung penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan dan pendampingan kepada petani. Meski begitu, dukungan lintas kementerian tetap diperlukan, agar bisa diwujudkan program percepatan peningkatan ekspor produk pertanian.
Pembangunan pertanian harus bersifat holistik. Tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, tapi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Semua pihak harus menjaga harga produk pertanian yang diterima petani tetap menarik, sekalipun pada saat panen raya.
Sebagai negara agraris, pengembangan pertanian mesti terus digenjot. Regenerasi petani tergantung menarik tidaknya sektor ini. Kaum muda perlu didorong dengan penyediaan berbagai insentif, sehingga mereka bisa melihat sektor pertanian sebagai masa depan mereka. (**)