Masalah hutan gundul kembali hangat dibicarakan di Sumut. Kali ini Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengaku kecewa terhadap Pemprov Sumut yang sudah dua kali mencoret anggaran di APBD Sumut, untuk pemulihan (menghijaukan kembali) seluruh kawasan hutan yang sudah digunduli para mafia hutan. Para perusak hutan itu senang melihat ketidakberdayaan Pemprov Sumut melakukan tindakan tegas.
"Kita di DPRD Sumut sudah dua kali mengajukan pengalokasian anggaran di APBD Sumut (baik APBD 2020 dan 2021) untuk pemulihan seluruh kawasan hutan yang dibabat dan digarap para mafia hutan bersama kelompoknya. Tapi selalu dicoret dengan alasan belum urgen," kata Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Minggu (14/3), melalui telepon menanggapi keberingasan para perambah menghancuri dan menguasai kawasan hutan lindung.
Sangat miris melihat kondisi ini, mengingat hutan sebagai paru-paru dunia harus dilindungi dan dilestarikan. Apalagi kawasan hutan Sumatera Utara sangat luas dan menjadi salah satu penyangga kelestarian hutan Indonesia maupun dunia. Sayangnya, banyak pihak mengabaikan itu dan hanya memanfaatkan hutan untuk keuntungan pribadi.
Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menemukan, ada puluhan ribu hektar kawasan hutan di provinsi ini beralih fungsi dan dikuasai perusahaan jadi perkebunan sawit.
Selama tata batas kawasan hutan Sumatera Utara, periode 2005-2014 dan 2014-2016, terjadi pengurangan luas sekitar 731.960 hektar. Berdasarkan SK No 579–SK No 1076 Tahun 2016, kawasan hutan Sumut, seluas 3.010. 160 hektar, selama 2014-2016 terjadi pengurangan kawasan hutan seluas 45.635 hektar.
Dana Prima Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, pernah mengatakan, dari pengumpulan data dan temuan lapangan, sebagian pengurangan luas kawasan hutan di Sumut, karena berubah jadi kebun sawit skala besar.
“Puluhan ribu hektar kawasan hutan terdegradasi, berubah jadi perkebunan sawit. Ini tak bisa dibiarkan. Mengerikan sekali karena korporasi terkesan santai dan abai. Mereka mengantongi izin dari pemerintah, †katanya.
Selain perkebunan sawit, kawasan hutan juga dikuasai jadi perkebunan karet, jagung, tambang dan lain-lain. Total perhitungan ini masih terus berjalan dan meyakini akan terus bertambah.
Pemerintah Sumut, harus sinergis dengan aparat keamanan, tak lantas punya data berbeda dan jadi saling bertentangan. “Harus share informasi dan jadi satu tim monitoring bersama serta penindakan terhadap perusahaan yang alih fungsi kawasan hutan,†katanya seraya meminta Pemprov Sumut, transparan dan membuka data perusahaan-perusahaan yang alih fungsi kawasan hutan.
Selain masalah paru-paru dunia, hutan gundul dan menciutnya kawasan hutan bisa berdampak buruk terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir, karena perekat tanah dan tempat penyimpanan air tidak mampu lagi menampung debit air yang tercurah akibat hujan.
Tercoretnya anggaran di APBD untuk pemulihan seluruh kawasan hutan yang sudah digunduli para mafia, semakin memperparah kondisi hutan Sumut. Hutan semakin menciut, sementara yang tersisa tidak direboisasi. Untuk ini diperlukan perhatian semua pihak, khususnya pemimpin daerah menangani kondisi yang mengancam keselamatan masyarakat ini.
Kita patut mengapresiasi dan mendukung anggota dewan yang masih peduli terhadap alam dan hutan. Jangan cuma diam melihat situasi ini, karena menyangkut kehidupan masa depan kita dan anak cucu. Jangan main-main dengan hutan. Tidak ada guna menyesal kemudian, ketika sudah terjadi bencana.
Perlu ditelusuri mengapa dan kenapa anggaran tadi sampai dicoret, lalu ambil tindakan yang perlu agar tidak ada lagi yang berani main-main dengan masalah ini. Jadikan persoalan sebagai momen agar semua mencintai alam dan lingkungannya, serta menghukum orang-orang yang berani merusaknya tanpa terkecuali. (***)