Masyarakat kelihatannya masih belum akan merasakan nikmatnya melakukan perjalanan di daerah ini. Hal ini tercermin dari curhatan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin di Medan, terkait dengan minimnya anggaran pembangunan jalan provinsi, pada acara silaturahmi dengan pengurus Partai Golkar Sumut dan Forkopimda di Medan, Jumat (16/4/2021).
Curahan hati inilah yang selama ini dikeluhkan masyarakat di setiap daerah. Banyak jalan provinsi yang rusak, sehingga tidak nyaman lagi untuk dilalui. Setiap tahun kerusakan itu bertambah banyak, sementara panjang jalan yang dibangun dan dirawat sangat terbatas karena anggaran yang terbatas pula.
Gubernur beralasan bahwa jalan provinsi tersebar di 33 kabupaten/kota, panjangnya mencapai 3.000,5 Km. Berbeda dengan provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Sementara yang dianggarkan hanya untuk membangun 30 Km setiap tahun. Jika kondisi ini tetap dipertahankan, maka perlu waktu 100 tahun untuk membangun jalan Provinsi di Sumut.
Melihat angka-angka yang disajikan gubernur, maka jangan bermimpi Sumut akan memiliki jalan provinsi yang mulus. Menurut Gubernur lagi, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp.3 triliun untuk membangun 500 Km. Jika dikali-kalikan, maka untuk membangun 3.000 Km jalan provinsi butuh Rp 18 triliun.
Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang dilantik tahun 2018 lalu sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumut, masih punya waktu sekitar 2,5 tahun lagi sebelum periodenya berakhir pada 2023. Pasangan ini sebenarnya telah menetapkan beberapa program prioritas, salah satu di antaranya adalah pembangunan infrastruktur yang memberi kenyamanan bagi masyarakat.
Melihat kondisi jalan provinsi yang banyak rusak, maka sudah sangat tepat Pemprovsu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun dari angka-angka yang disajikannya yaitu hanya membangun 30 Km setiap tahun, menunjukkan bahwa pembangunan jalan bukanlah program prioritas di Sumut, hanya jadi curhatan dan keluhan saja.
Kita belum tahu infrastruktur apa sebenarnya yang diprioritaskan dalam APBD Sumut. Padahal yang banyak dikeluhkan selama ini adalah jalan rusak yang sangat mempengaruhi mobilitas dan perekonomian masyarakat. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa Pemprovsu tidak memprioritaskan pembangunan jalan provinsi ini?
Sebenarnya Presiden Jokowi sudah berulangkali menyampaikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia agar fokus kepada skala prioritas. Alokasi anggaran harus lebih terkonsentrasi, sehingga hasilnya pun diingat dan dirasakan masyarakat. Anggaran jangan sampai diecer-ecer di tiap dinas karena sulit untuk mengawasinya.
Apa yang disampaikan dan dilakukan Jokowi sudah terbukti. Pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi hasilnya sudah dinikmati masyarakat. Ribuan Km jalan tol yang menghubungkan provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua dan daerah lainnya secara merata sudah terbangun. Selain itu juga pembangunan bandara dan pelabuhan di beberapa daerah, bendungan, pariwisata super prioritas dan infrastruktur lainnya.
Terasa ada percepatan dan pemerataan pembangunan hampir di seluruh daerah. Hasilnya pun telah dan akan dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Presiden Jokowi pun akan dikenang sepanjang masa.
Selain terkonsentrasi pada skala prioritas, maka perlu juga ditekankan alokasi penggunaan anggaran yang lebih besar kepada belanja pembangunan dibanding belanja aparatur. Jika hal-hal seperti ini diabaikan para kepala daerah, maka nama mereka akan terabaikan masyarakat karena tidak meninggalkan pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat.
Hal ini tentu patut mendapat perhatian dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota di daerah ini agar mempelototi penyusunan anggaran. Mumpung masih ada waktu 2 5 tahun lagi sebelum periodenya berakhir, maka diharapkan Gubsu memprioritaskan pembangunan 3.000,5 Km jalan provinsi dan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Jika dalam 2 tahun anggaran ke depan Gubsu fokus membangun 1.000 Km saja jalan provinsi, maka rakyat akan melihat dan merasakannya. Sehingga tidak sulit bagi Gubernur melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua. Demikian halnya kepala daerah lainnya.