Bupati Merauke Romanus Mbaraka MT : Papua Harus Dilihat Secara Utuh

Redaksi - Kamis, 10 Juni 2021 13:15 WIB

Warning: getimagesize(https://www.hariansib.com/cdn/photo/berita/dir062021/_1251_Bupati-Merauke-Romanus-Mbaraka-MT---Papua-Harus-Dilihat-Secara-Utuh.jpg): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on false in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 171

Warning: Trying to access array offset on false in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 172
Foto Dok
Bupati Merauke Romanus Mbaraka MT

Jakarta (harianSIB.Com)

Bupati Merauke Romanus Mbaraka MT minta agar Pemerintah Pusat memberi perhatian yang utuh kepada Papua, termasuk dalam revisi Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kini tengah berjalan di DPR RI.

Menurutnya, stigma yang selama ini dialamatkan kepada Papua yang identik dengan chaos (kerusuhan) merupakan penilaian yang tidak tepat.

“Jangan dibuat stigma chaos melulu, tetapi mari kita membuat Papua menjadi bagian integral dari Indonesia,” kata Romanus saat dialog kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk “RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat? di Media Center Parlemen sebagaimana dilaporkan Jurnalis Koran SIB Jamida Habeahan, Senayan Rabu (9/6/2021)

Romanus menegaskan dan menggaransi bahwa orang Papua tidak memikirkan merdeka. Masyarakat Papua hanya membutuhkan kesejahteraan dan hal itu sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.

Makanya kebijakan yang dilakukan adalah menyekolahkan anak-anak Merauke usia sekolah di bidang IT, kedokteran, enginering, dengan harapan supaya memiliki pola pikir yang mendunia.

Romanus memiliki catatan khusus terkait kebijakan Pemerintah Pusat untuk Papua selama ini. Karena itu dia berharap setiap kebijakan Pemerintah Pusat harus dikontrol dari atas sampai ke bawah, termasuk program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di bumi Cendrawasih itu.

Kebijakan Presiden yang masuk ke Kementerian-Lembaga sampai ke Bupati hingga kelembagaan daerah harus satu irama seperti Paskibraka, meskipun paling penting adalah pendekatan kesejahteraan.

Menurutnya pengembangan pertanian sudah ada dari Presiden tetapi action-nya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai saat ini masih nol.

“ Ini yang harus di-clear-kan dengan baik, dan harus ditulis para wartawan “ kata Romanus sambil menambahkan, dirinya sudah diskusi dengan Pangdam, Kapolda, tentang pengiriman pasukan gede-gede padahal untuk melawan warga negara.

Mengirim serdadu yang terlatih sehingga mendapat tertawaan dari dunia. Makanya harus dilihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik. Dia menilai seluruh orang Indonesia itu ramah, orang Papua itu juga ramah.

“ Karena itu harus dilakukan pendekatan kemanusiaan, suruh ke gereja duluan, masjid duluan. Negeri ini damai,” jelas Romanus.

Menyinggung tentang Revisi UU Otsus Papua yang kini berjalan di DPR RI, Romanus mengharapkan supaya dilakukan secara total, jangan hanya dua pasal. Harus dievaluasi dengan sangat baik, sehingga tidak mengambil kesimpulan sepenggal-penggal. Dilakukan dialog bersama, duduk cerita berdiskusi secara baik sehingga persoalannya bisa dilihat secara utuh.

Penanganan Papua harus dilakukan secara lengkap . Papua harus dilihat sebagai bagian integral yang tak terpisahkan, semua rakyat Indonesia harus mengakui bahwa Bhinneka Tunggal Ika kuat karena perbedaan, keaneka ragaman, bukan karena kesamaan. (*)

Editor
:

Tag:

Berita Terkait

Nasional

Deliserdang Optimis Pertahankan Prestasi Pesparawi Nasional, Pembinaan Diperkuat

Nasional

Mewujudkan IPM sebagai Panglima Pembangunan Nasional Indonesia

Nasional

PGI Kecam Penembakan Pesawat Smart Air di Papua Selatan, Dua Awak Tewas

Nasional

Ikatan Keluarga Batak Jayawijaya Salurkan Bantuan ke Jemaat Gereja di Sibolga dan Tapteng

Nasional

PGI Tolak PSN Merauke, Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan

Nasional

Gerindra Pererat Hubungan Pemerintah dan Pemda Papua