Jakarta (SIB)Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah yang terjerat dalam judi online. Ia menyebutkan, jika ada kepala daerah yang aktif bermain di sana, ia tak segan untuk mengganti jabatannya."Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah yang kecil kita beri peringatan bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," ujar Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6), dikutip dari Harian SIB.Tito mengatakan kepala daerah definitif bisa diberi sanksi tertulis. Ia berbicara risiko yang didapat kepala daerah terkait apalagi jika mereka ingin kembali maju di Pilkada 2024."Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu. Saya akan ganti, tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi," ujar Tito.Adapun Tito dalam hal ini merespons ucapan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) yang menyebutkan ada kepala daerah yang bermain judi online. Tito mengatakan perlu mengecek dulu apakah kepala daerah yang dimaksud merupakan jabatan definitif atau penjabat (Pj)."Saya baru dengar barusan, benar atau tidak tidak tahu, ada beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah definitif atau Pj. Karena sekarang kan definitif hasil Pilkada 2020 ada 270, sementara yang Pj ada 273. Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK," kata Tito."Kalau memang ada, dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi," sambungnya.Sebelumnya, Bambang Pacul berbicara soal paparan PPATK yang mengungkapkan lebih dari seribu orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Bambang Pacul mengatakan transaksi tidak wajar itu juga termasuk staf kesekretariatan DPR/DPRD hingga kepala daerah.