Jakarta (SIB)Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menandatangani Peraturan
Presiden (
Perpres) tentang Percepatan Pembangunan
Ibu Kota Nusantara atau
IKN.
Perpres ini diketahui bernomor 75 tahun 2024.
Harian SIB melansir, Perpres tersebut berisi
14 pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan.
Perpres ini diteken
Jokowi pada Kamis (11/7).Dalam perpres disebutkan percepatan pembangunan
IKN bertujuan membentuk ekosistem layak huni. Selain itu, untuk pemenuhan penyediaan layanan dasar dan komersial."Pelaksanaan percepatan pembangunan
Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," bunyi Pasal 2 dalam
Perpres.Selain itu, disebutkan, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan
IKN, Kepala Otorita dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 4."Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan
Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita dan Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. sumber lain yang sah," isi Pasal 4.
Perpres tersebut juga mengatur proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan
IKN. Nantinya ganti rugi masyarakat terdampak akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.