Jakarta (harianSIB.com)Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kominfo) terus memperkuat upaya pemberantasan
judi online di Indonesia. Sejak 17 Juli 2023 hingga 17 September 2024,
Kominfo telah memutus akses terhadap 3.383.000
konten perjudian, menciptakan
ruang digital yang lebih aman dan bersih dari
praktik ilegal.
"Target kami adalah meminimalisir seluruh praktik perjudian online di Indonesia. Utamanya, bagaimana negara hadir untuk melindungi rakyat kecil dari penyakit, wabah, atau penipuan yang namanya judi online karena itu tanggung jawab kita," tegas Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Budi Arie juga mengungkapkan pihaknya telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia, serta menangani lebih dari 29.000 sisipan halaman judi pada situs lembaga pemerintahan dan pendidikan.
"Sebagai langkah preventif, Kominfo juga mengajukan 20.842 kata kunci terkait judi online kepada Google dan 5.173 kata kunci kepada Meta untuk memblokir akses konten terkait," jelasnya.
Kominfo terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online dengan berbagai langkah strategis, termasuk pemberian peringatan kepada platform untuk mengendalikan Domain Name System (DNS) publik yang menjadi celah akses judi online serta pemutusan akses IP address yang masuk dalam daftar blacklist.
"Kami juga memperkuat kebijakan pemutusan Network Access Point (NAP) dari negara seperti Kamboja dan Filipina, serta pemblokiran VPN gratis yang digunakan untuk mengakses situs judi," tambah Budi.
Untuk memperkuat penegakan, Kominfo mengeluarkan perintah audit terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi online, khususnya di sektor keuangan. Jika ditemukan pelanggaran, tanda daftar PSE dapat dicabut.
"Kominfo juga menetapkan kebijakan pembatasan transfer pulsa dengan maksimum Rp1 juta per hari untuk mencegah penyalahgunaan pulsa dalam transaksi judi online, serta meminta 11.693 PSE menandatangani pakta integritas untuk memastikan komitmen mereka," tutur Budi
Kolaborasi lintas sektor menjadi prioritas, termasuk bekerja sama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan dalam memperkuat pemberantasan judi online.
Kominfo juga menjalin koordinasi dengan asosiasi fintech seperti Aftech dan AFPI untuk melakukan pendataan terhadap fintech, khususnya pinjaman online, yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian.
Menkominfo menekankan, perlindungan masyarakat terhadap judi online menjadi prioritas utama pemerintah.
Selain melibatkan jumlah nilai ekonomi yang besar, judi online juga memiliki daya rusak terhadap ekonomi negara.
"Judi online ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi kita tidak produktif. Uang rakyat diambil atau dipakai bukan untuk ekonomi yang memiliki multiplier effect bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Terobosan yang dilakukan Kominfo untuk mencegah penyebaran judi online telah membuahkan hasil, dengan penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebanyak 50%.
Meski demikian, Budi masih kurang puas karena capaian ini hanya setengah dari keseluruhan aktivitas transaksi judi online.
"Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bulan Juli 2024, terjadi penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online sebesar Rp 34,49 Triliun," jelasnya.
Kominfo juga terus mendorong edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online melalui berbagai program literasi digital.
"Judi online ini adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia. Kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, ibu-ibu, dan pemuda, untuk mengkampanyekan bahaya judi online," tegas Budi.(*)