Jakarta (harianSIB.com)SETARA Institute meluncurkan
desain transformasi kelembagaan Polri yang dirancang untuk mendukung
Pilar ke-4 Visi Indonesia 2045, yaitu
Pemantapan Ketahanan Nasional dan
Tata Kelola Pemerintahan, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Dalam siaran persnya disebutkan, desain ini bertujuan meningkatkan kinerja Polri dalam memenuhi Keamanan Insani (Human Security) melalui layanan keamanan yang berfokus pada kepentingan publik, penghormatan terhadap HAM dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Penyusunan desain transformasi Polri dilakukan berdasarkan kajian komprehensif terhadap tantangan dan isu yang dihadapi institusi kepolisian saat ini, mulai dari pelayanan publik yang belum optimal hingga masalah integritas.
SETARA Institute berharap desain ini dapat menjadi pedoman bagi Polri dalam menyusun Rencana Strategis 2024-2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sedang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang sama.
Studi ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan survei kuantitatif terhadap 167 pakar yang tersebar di 50 kota dan kabupaten, serta metode kualitatif melalui studi pustaka, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
SETARA Institute menggunakan kerangka Security Sector Governance (SSG) dan Democratic Policing sebagai dasar analisis, serta mengacu pada UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
HASIL PENELITIAN
Temuan penelitian menunjukkan 130 masalah utama dalam tubuh Polri, yang dirangkum menjadi 12 tema besar, mulai dari perlindungan dan pengayoman masyarakat, hingga penegakan hukum yang masih belum optimal.
SETARA Institute merumuskan empat pilar utama dalam desain transformasi Polri, yaitu Polri yang demokratis-humanis, berintegritas-antikorupsi, proaktif-modern, dan presisi-transformatif.
Riset ini mengidentifikasi lima tantangan internal utama, termasuk akuntabilitas dalam pengawasan, pendidikan, dan tata kelola, serta tantangan eksternal seperti urbanisasi, perubahan teknologi, dan tantangan geopolitik yang mempengaruhi kinerja Polri.
Untuk menghadapi hal ini, SETARA Institute menyusun 12 agenda strategis dan 50 aksi prioritas yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi Polri dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Presiden dan DPR diharapkan menggunakan desain ini sebagai acuan untuk memperkuat institusi Polri, termasuk dalam merevisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Bappenas dan Polri dapat mengadopsi strategi ini dalam menyusun RPJMN 2024-2029 dan Grand Strategy Polri 2024-2045.
Hasil studi ini dapat menjadi panduan bagi Kompolnas, Komisi III DPR, dan elemen masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendukung penguatan akuntabilitas Polri.
Laporan ini diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan institusi Polri menuju tata kelola yang lebih baik dan responsif terhadap tantangan masa depan, guna mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)