Jakarta (harianSIB.com)Sejumlah organisasi yang memperjuangkan hak
perempuan,
lingkungan, dan petani menggelar aksi simbolik di depan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10/2024), menggambarkan "darah dari
Food Estate" sebagai simbol penderitaan akibat proyek pemerintah yang kontroversial.
Koalisi yang terdiri dari Solidaritas Perempuan, WALHI, KruHa, SBMI, dan Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice mengecam proyek Food Estate. Proyek ini dinilai menyebabkan kerugian besar, terutama bagi perempuan dan petani kecil, melalui penggusuran paksa, perampasan lahan, dan kriminalisasi petani di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Menurut WALHI, 15.000 hektar lahan di Sumatera dan 10.000 hektare di Papua telah dialihfungsikan sejak 2022, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian lebih dari 3.000 keluarga. Para perempuan, yang menjadi tulang punggung produksi pangan, sangat terdampak karena kehilangan akses lahan.
Ironisnya, meski pemerintah menyatakan proyek ini sebagai solusi ketahanan pangan, ketergantungan Indonesia pada impor pangan terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan lebih dari 30% kebutuhan pangan nasional masih diimpor.
Koalisi mendesak pemerintah menghentikan proyek Food Estate dan mengalihkan anggarannya untuk mendukung kedaulatan pangan lokal serta memperkuat akses perempuan terhadap tanah dan air. Mereka juga menuntut penegakan hak atas tanah di wilayah yang terdampak serta penghentian kebijakan pro-investasi yang meminggirkan masyarakat lokal dan merusak lingkungan.
Aksi ini bertepatan dengan Hari Pangan Internasional dan menjadi pengingat bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keadilan sosial, khususnya bagi perempuan dan komunitas pedesaan. (*)