Jakarta(harianSIB.com)Massa aksi menolak
RUU TNI mendirikan tenda dan bermalam di depan Gerbang Pancasila,
Kompleks Parlemen,
Jakarta, sejak Rabu (19/3).
Gerbang tersebut merupakan salah satu akses bagi mobil anggota DPR menuju kompleks parlemen. Sementara itu, rapat paripurna DPR dijadwalkan mengesahkan RUU TNI pada Kamis (20/3).
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis sekitar pukul 09.40 WIB, dikutip dari CNNIndonesia.com, tenda-tenda serta para demonstran yang bermalam masih bertahan di depan gerbang.
"Kami dari masyarakat sipil biasa telah menduduki Gerbang Pancasila sejak sekitar pukul 12 malam hingga sekarang. Tujuan kami berkemah di sini adalah untuk memblokade jalur para elite pemerintah dalam mengesahkan RUU TNI," ujar salah seorang demonstran yang ikut menginap, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Mereka mengaku tak ingin kecolongan pemerintah dan DPR mengesahkan RUU yang bermasalah seperti omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Jadi alasan kami datang lebih cepat adalah kami melihat pola dari ombibus law kemaren ya," kata dia yang enggan namanya diungkap.
Selama bermalam dalam tenda di depan gerbang DPR itu, dia mengaku beberapa kali didatangi aparat dan berusaha untuk diusir dari lokasi itu dengan dalih objek vital nasional.
"Kami berkali-kali debat dan berusaha untuk diusir oleh para aparat karena ini adalah objek vital nasional, kami disuruh menjauh dari kantor DPR sejauh 500 meter, di mana itu sangat jauh dari lokasi aksi. Jadi untuk saat ini kami terus menolak," katanya.
Akhirnya dia menyebut 'intimidasi' dirasakan pihaknya yakni berupa aksi aparat yang datang berputar-putar di lokasi tenda mereka, dan ada juga yang menggeber gas kendaraan bermotor.
Dia mengatakan mereka akan melakukan aksi damai dan tak provokatif.
"Untuk saat ini kami berusaha melakukan aksi damai, tak provokatif," katanya.
Gelombang aksi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI menggeliat di sejumlah daerah di Indonesia sepekan terakhir.
Dari mulai aksi di media sosial, aksi mahasiswa yang turun ke jalan, hingga pernyataan sikap tokoh bangsa serta akademisi telah disuarakan beberapa hari terakhir. Mereka mengecam pembahasan 'kebut' revisi UU TNI yang dikebut--bahkan dituding tertutup atau diam-diam agar bisa disahkan sebelum reses DPR pada 21 Maret atau hari ini, Kamis (21/2).
DPR dan pemerintah bahkan disebut menjadwalkan pengesahan RUU TNI pada rapat paripurna hari ini.
Aksi penolakan RUU TNI dikumandangkan publik dari mulai mahasiswa, aktivis, hingga akademisi karena berpotensi menghidupkan lagi dwifungsi militer yang sudah dihapus pascareformasi 1998.(*)