Jakarta
(harianSIB.com)Kepala Kantor
Komunikasi Kepresidenan,
Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam menjamin
kebebasan pers di
Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons terhadap insiden teror yang menimpa kantor redaksi Media Tempo, berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus.
"Komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers tidak berubah," ujar Hasan dalam pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Antara.
Hasan menegaskan bahwa pemerintah konsisten dalam menjunjung tinggi kebebasan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menekankan bahwa pemerintah tunduk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
"Di Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM di pasal 14 dan 23 juga dijamin hak-hak yang kurang lebih mirip," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sepenuhnya tanpa adanya praktik sensor atau pembredelan.
Hasan memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak bergeser dari prinsip-prinsip tersebut.
Di sisi lain, Hasan juga mengingatkan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers.
"Media juga diperintahkan oleh Undang-Undang Pers untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar," ujar Hasan.(*)