Jakarta
(harianSIB.com)Satuan Polisi Pamong Praja (
Satpol PP)
DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang memicu kegaduhan saat aksi penolakan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gerbang Pancasila,
kompleks DPR/MPR RI.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan lebih mengutamakan pendekatan dialogis dalam merespons aksi unjuk rasa.
"Kami memohon maaf atas kejadian dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Ke depannya, kami akan lebih mengedepankan dialog dalam menghadapi situasi serupa," ujar Satriadi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025), dikutip dari detiknews.
Satriadi berjanji Satpol PP akan berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa. Ia berjanji pendekatan humanis dengan cara berdialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.
"Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas," ujarnya.
Sebelumnya, aksi pembubaran paksa tersebut terekam video dan viral di media sosial. Dalam salah satu akun X yang dilihat detikcom pada Kamis (10/4), aksi damai tersebut dituduh sebagai aksi bayaran sehingga warga yang melakukan aspirasi dibubarkan paksa.
"Mohon doa dan dukungan warga sekalian, ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta. Bukti kalo emang pemerintah nggak mau dengerin suara kita, mau pake cara apa pun juga," tulis mereka.
Gubernur Jakarta Pramono Anung juga telah buka suara terkait peristiwa tersebut. Dia mengaku kecewa dan memberikan teguran keras kepada Kepala Satpol PP Jakarta.
"Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP," kata Pramono di Velodrome, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025).(*)