Jakarta
(harianSIB.com)Percepatan penyusunan
regulasi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (
PLTN) menjadi salah satu topik utama dalam sidang perdana Dewan Energi Nasional (
DEN).
Sidang yang digelar pada Kamis (17/4) tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DEN.
"Ada dua hal yang akan kita bahas sebagai tindak lanjut dari yang sebelumnya disampaikan Plt. Sekjen DEN. Pertama, mengenai PLTN dan yang kedua soal Cadangan Penyangga Energi (CPE)," ujar Bahlil dalam keterangan pers Kementerian ESDM, Minggu (20/4/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Pembangunan PLTN telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang saat ini tengah difinalisasi sebelum disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rencana tersebut, Bahlil menyebut target pengoperasian PLTN dijadwalkan mulai tahun 2030 atau 2032. Oleh karena itu, seluruh regulasi pendukung harus segera dipersiapkan.
"Untuk PLTN, kita targetkan mulai beroperasi pada 2030 atau 2032. Jadi, mau tidak mau, semua regulasi yang terkait harus segera kita siapkan," tegas Bahlil, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
PLTN, kata Bahlil, merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.
Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
Selain PLTN, Sidang Anggota DEN juga membahas mengenai CPE. Bahlil menyebutkan konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 - 1,6 juta barel per hari, namun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580 ribu - 610 ribu barel per hari.
"Nah terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita," imbuhnya.
Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.(*)