Jakarta
(harianSIB.com)Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (
Danjen Kopassus),
Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa segala bentuk tindakan
premanisme harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk jika dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (
ormas).
Namun demikian, Djon mengingatkan pentingnya masyarakat untuk mampu membedakan antara tindakan premanisme dan keberadaan ormas, agar tidak terjadi stigma negatif terhadap seluruh ormas di Indonesia.
"Kita harus bisa membedakan. Tidak semua ormas adalah preman, dan tidak semua preman tergabung dalam ormas," ujarnya saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia menambahkan, selama ormas bersikap positif, mendukung kebijakan pemerintah, dan berperan menjaga ketertiban, maka keberadaan mereka tentu memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Akan tetapi, jika ormas justru mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas.
"Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti harus ditindak," kata Danjen Kopassus.
Djon menambahkan, bahwa premanisme pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan masyarakat karena cenderung memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain secara paksa.
"Premanisme itu sudah pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa mau bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas salah," ucapnya.
Djon menekankan, pentingnya peran aparat kepolisian dalam memberantas praktik premanisme. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi melawan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan sosial.
"Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan," imbuhnya. (*)