Riau
(harianSIB.com)Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (
Menko Polhukam)
Budi Gunawan menegaskan bahwa aksi
premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh seluruh aparat
penegak hukum.
"Presiden telah mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga penegak hukum seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan lainnya. Arahan beliau jelas: negara harus hadir, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum," ujar BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antara.
BG menambahkan, aparat tidak boleh kalah dari kelompok preman yang kerap merugikan masyarakat melalui aksi pemerasan hingga pemalakan.
Aparat, lanjut BG, harus mengambil tindakan tegas terlebih ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.
BG mengatakan, bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.
Hasil dari rapat tersebut, yakni Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.
"Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua," kata BG.
BG juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.
"Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya," tegas BG.(*)