Jakarta
(harianSIB.com)Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih irit komentar saat dimintai tanggapan terkait pengerahan personel
TNI untuk mengamankan kantor kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Ia hanya menekankan bahwa hubungan antara
TNI dan
Polri semakin solid.
"Yang jelas, sinergisitas TNI-Polri semakin oke," ujar Sigit singkat sambil mengepalkan tangan saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan penguatan pengamanan di seluruh Kejati dan Kejari lewat Telegram Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025.
Telegram itu memerintahkan pengerahan personel beserta perlengkapannya guna mendukung pengamanan institusi kejaksaan di berbagai daerah.
Namun, langkah tersebut menuai kritik. Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengerahan TNI untuk urusan keamanan sipil melanggar konstitusi karena kewenangan tersebut berada di tangan Polri, bukan militer.
"IPW menilai pengerahan pengamanan TNI di Institusi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan negeri melanggar konstitusi UUD 1945 dan Tap MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam siaran persnya, Senin (12/5/2025).
TAP MPR VII Tahun 2000 mengatur bahwa TNI adalah aparat pertahanan, bukan aparat keamanan. Pelanggaran aturan itu dapat membuat terganggunya hubungan antara lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, konstitusi, dan mekanisme pemerintahan.
"Oleh karenanya, IPW mendesak Presiden dan DPR melakukan pembahasan yang serius atas pelanggaran terhadap UUD dan Tap MPR VII/2000 yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia," tutur Sugeng. (*)