Jakarta
(harianSIB.com)Wakil Ketua
Dewan Pers,
Totok Suryanto, menegaskan bahwa
verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan bagian dari proses pemantapan, namun bukan tolak ukur utama profesionalisme seorang wartawan.
Pernyataan itu disampaikan Totok saat berbincang dengan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Serdang Bedagai, Zuhari, di Hotel The Jayakarta, Jakarta, Selasa (20/5/2025) malam.
"Yang paling penting adalah wartawan menjalankan tugas di lapangan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jika itu dijalankan, insya Allah itulah yang terbaik bagi kita semua," ujarnya seperti disampaikan Zuhari kepada jurnalis SNN, Rabu (21/5/2025).
Totok, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers periode 2022–2025, menyatakan bahwa wartawan yang menjalankan tugas dengan benar dan berlandaskan etika akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah.
Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan internal menjadi salah satu penyebab proses verifikasi media belum menjangkau seluruh wilayah. Namun demikian, yang terpenting menurutnya adalah komitmen wartawan untuk menyampaikan informasi yang akurat, aman dan menjamin keselamatan publik.
"Selama wartawan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, masyarakat akan mendapatkan informasi yang berkualitas. Itu jauh lebih penting daripada sekadar status verifikasi," tambah Totok.
Mengenai UKW, Totok menjelaskan bahwa pelaksanaannya membutuhkan proses serta biaya yang tidak sedikit, karena melibatkan penguji dan berbagai komponen lainnya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran Dewan Pers juga menjadi tantangan dalam memperluas pelaksanaan UKW secara merata.
Malam itu, SMSI pusat menggelar acara malam apresiasi dan dialog kebangsaan bertema "Peran RM Margono Djojohadikoesoemo Dalam Pergerakan Kemerdekaan dan Pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia".(*)