Jakarta
(harianSIB.com)Bupati Tapanuli Tengah,
Masinton Pasaribu yang merupakan Aktivis '98 bersama rekan lainnya berkumpul dalam acara "Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998", dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2025).
Selain Bupati Tapanuli Tengah, tampak hadir pentolan Aktivis '98 diantaranya Faisol Riza, Habiburokhman, Riza Patria, Immanuel Ebenezer, Qodari, dan Rocky Gerung, tampak pula Haris Rusly Moti, Melkiades Laka Lena, Syahganda Nainggolan, Hariman Siregar, Agus Jabo, Sulaiman Haikal, Andrianto Andri dan rekan sejawat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Masinton menceritakan bahwa kini dirinya telah menjadi seorang kepala daerah dari kota pusat peradaban dunia, Barus yang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Tapanuli Tengah.
Barus, yang juga merupakan titik Nol masuknya Islam ke Indonesia yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pada Tahun 2017 yang lalu.
Lebih lanjut Masinton mengungkapkan, adapun persoalan yang perlu dibenahi dari Tapteng ialah tata kelola birokrasi maupun komitmen kerja ASNnya.
Selain itu, visinya untuk mewujudkan "Tapteng Naik Kelas, Adil Untuk Semua" akan dia mulai dari menciptakan lingkungan yang good government dan clean governance.
"Makanya komitmen saya kepada BPK, KPK dan Kejaksaan itu, bahwa dari perencanaan dan penyusunan anggaran dan program akan kita laporkan. Sehingga inilah yang kita nyatakan, semangat kita itu anti korupsi dan semangat perubahan itu juga akan terlaksana," bebernya.
Sebelumnya, Koordinator Sarasehan Haris Rusly Moti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aktivis '98 telah bersedia hadir.
Apalagi, kata dia, Melkiades dan Masinton juga jauh-jauh datang ke Jakarta, mengingat Melki merupakan Gubernur NTT, sedangkan Masinton adalah Bupati Tapanuli Tengah.
Ungkap Haris Rusly Moti, "sarasehan ini kita laksanakan untuk mengenang, bahwa hari ini 27 tahun lalu tanggal 21 Mei 1998, hari Kamis saya ingat, itu Pak Harto pidato bahwa dia mundur dan angkat Pak Habibie, wakilnya, jadi presiden,".
Sarasehan dan diskusi tersebut bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi".
"Kita ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS, tetapi juga akses terhadap sumber sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia," sebutnya. (**)