Jakarta
(harianSIB.com)Presiden Amerika Serikat,
Donald Trump, secara resmi melarang
universitas di
AS menerima mahasiswa asing, termasuk mereka yang datang melalui program
beasiswa.
Trump juga memerintahkan agar mahasiswa asing yang sudah menempuh pendidikan di Universitas Harvard segera dipindahkan ke kampus lain. Jika perpindahan tidak segera diurus, izin tinggal mereka di AS akan dicabut.
Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, juga telah memerintahkan pencabutan sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa Harvard untuk tahun ajaran 2025–2026.
Mengutip dari Reuters, Noem menuduh pihak universitas "mempromosikan kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China."
"Ini merupakan suatu privilese, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar," kata Noem, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Pihak Universitas Harvard segera merespons tindakan pemerintah AS menutup program penerimaan mahasiswa asing di kampus mereka. Kebijakan ekstrem itu dinilai berdampak besar terhadap ribuan mahasiswa asing di Universitas Harvard.
Harvard kemudian menegaskan bahwa kebijakan itu ilegal dan bisa memicu pembalasan.
Kebijakan itu menandai eskalasi yang semakin memanas antara pemerintahan Trump dan sejumlah kampus Ivy League, atau elite di AS. Sejumlah kampus elite itu pun bakal menjadi target utama Trump
Langkah itu dilakukan setelah Harvard menolak memberikan informasi yang diminta Noem terkait visa pelajar di kampus itu.
Tercatat ada 6.800 mahasiswa asing yang kuliah di Harvard pada 2025-2026, dikutip dari Reuters. Angka itu merupakan 27 persen dari seluruh mahasiswa yang kuliah di kampus ternama AS tersebut.
Warga asing asal China pernah menjadi mahasiswa yang terbanyak masuk Harvard pada 2022 sebesar 1.016 orang.
Mahasiswa asing lainnya yang paling banyak masuk Harvard antara lain India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang.
Kedutaan Besar China di Washington tidak merespons permintaan Reuters terkait tanggapan tentang kebijakan AS soal Harvard.(*)