Jakarta
(harianSIB.com)Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK) mengungkap lebih dari 10 juta
rekening penerima
bantuan sosial (bansos) yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap. "Dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/7/2025), dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, PPATK juga menemukan sejak 2020 terdapat lebih dari 1 juta rekening yang diperiksa oleh PPATK yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dari 1 juta rekening tersebut, lebih dari 150.000 rekening adalah nominee. Rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum.
Selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi tidak aktif atau dormant. "Lebih dari 50.000 rekening tidak ada aktivitas transaksi rekening sebelum teraliri dana ilegal," ungkap dia.
Tak hanya itu, PPATK juga menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar. Padahal secara fungsi, Ivan menyebut, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.
Menurut dia, ketika hal ini diamkan akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. "Serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut," tutup dia.
Sebagai informasi, PPATK mengambil langkah untuk menjaga kepentingan pemilik sah rekening di perbankan serta integritas sistem keuangan nasional, dengan menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.
Data rekening yang diperoleh PPATK berdasarkan laporan perbankan. Bukan tanpa alasan, PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang lima tahun terakhir, menemukan maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening perlindungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya. (*)