Jakarta
(harianSIB.com)Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, serta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat koordinasi pengamanan
penerimaan negara dari sektor strategis
pertambangan mineral,
batubara dan
migas.
Siaran pers ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, melalui Kabid P2Humas Kanwil DJP Sumut I, Lusi Yuliani, Sabtu (9/8/2025).
Penandatanganan berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025), disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Acara mencakup dua perjanjian yakni, antara DJP dan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, serta antara DJP dan SKK Migas. Kedua PKS ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal penerimaan negara sekaligus mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, PKS ini sebagai tonggak penting yang telah dinantikan sejak awal tahun.
"Dengan tata kelola yang baik, rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas akan semakin selaras," ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini tidak hanya mengatur pertukaran data dan informasi, tetapi juga mencakup pemberian fasilitas dan insentif perpajakan bagi pelaku usaha di bawah pembinaan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Sementara itu, Dirjen Minerba Tri Winarno menegaskan komitmennya mendukung penuh DJP. Melalui PKS ini, katanya, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara akan diupayakan bersama. DJP juga akan dilibatkan dalam kegiatan konsinyering dengan pelaku usaha, guna membangun kedekatan dan sinergi antara otoritas pajak dan pelaku usaha.
Sektor pertambangan mineral, batubara dan migas selama ini menjadi kontributor signifikan penerimaan negara melalui pajak, royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah berharap, melalui kerja sama ini, kepatuhan wajib pajak meningkat, sinkronisasi data semakin baik, dan potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan. (*)