Jakarta(harianSIB.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, serta empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi senilai total Rp5,75 miliar. Sebagian besar dana tersebut, menurut KPK, digunakan Ardito untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024.
Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), menyampaikan bahwa Ardito diduga mematok fee 15–20 persen dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah sejak dilantik pada Februari 2025.
Untuk mengatur pemenang proyek, Ardito diduga memerintahkan anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra (RHS), untuk memastikan perusahaan keluarga dan tim sukses memenangkan tender di sejumlah dinas. Fee proyek kemudian diterima melalui RHS dan adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo (RNP).
"Pada periode Februari–November 2025, AW diduga menerima fee senilai Rp5,25 miliar dari sejumlah rekanan melalui RHS dan RNP," kata Mungki.
Baca Juga: Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Selain itu, Ardito juga diduga meminta Plt Kepala Bapenda
Lampung Tengah, Anton Wibowo (ANW), yang masih kerabatnya, untuk mengatur pemenang lelang alat kesehatan di Dinas Kesehatan. Dari pengaturan tersebut, Ardito menerima tambahan Rp500 juta melalui perantara ANW dari Mohamad Lukman Sjamsuri, Direktur PT Elkaka Mandiri.
Total dana yang diterima Ardito mencapai Rp5,75 miliar. KPK menyebut Rp5,25 miliar digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang dipakai membiayai kampanye Pilkada 2024, sementara Rp500 juta sisanya menjadi dana operasional bupati.