Jakarta(harianSIB.com)
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh melontarkan kritik keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD, karena skema tersebut bukan sekadar perubahan teknis Pemilu, melainkan bentuk pencurian mandat rakyat secara sistematis dan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.
"Kita mengingatkan DPR RI agar tidak mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi 1998 dengan merampas hak politik rakyat memilih pemimpinnya secara langsung," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Selasa (20/1/2026), melalui pesan WhatsApp dari Jakarta.
Menurut Penrad, wacana pengembalian Pilkada ke DPRD dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik pada hakikatnya merupakan kemunduran demokrasi. Pilkada langsung, bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan manifestasi nyata kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dimaknai dalam semangat reformasi dan perluasan partisipasi publik.
"Upaya memindahkan kembali hak memilih dari rakyat ke DPRD berarti mereduksi demokrasi menjadi urusan elite dan menghapus akuntabilitas kepala daerah kepada warga," ujar Penrad.
Baca Juga: PDI-P Labura Tegas Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD Senator asal Sumut itu menilai argumentasi biaya tinggi
Pilkada yang kerap dijadikan pembenaran bersifat tidak konsisten dan selektif. Jika dibandingkan dengan berbagai program dan belanja negara lain yang minim evaluasi serta sarat inefisiensi, anggaran
Pilkada justru relatif kecil.
Ia menegaskan, mahalnya Pilkada bukan disebabkan partisipasi rakyat, melainkan oleh kegagalan partai politik dalam kaderisasi, maraknya politik uang, serta buruknya tata kelola anggaran dan penyelenggaraan Pemilu.