Jakarta(harianSIB.com)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama DPD RI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengakhiri konflik agraria dan kehutanan yang selama ini dipicu oleh tumpang tindih tata ruang.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Menhut RI Raja Juli Antoni serta Kementerian ATR/BPN yang diwakili Inspektur Jenderal ATR/BPN, Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi di Kompleks DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).
Anggota Komite I DPD RI Penrad Siagian menegaskan DPD RI menerima banyak laporan konflik agraria yang bersumber dari kawasan hutan dan wilayah berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Konflik tersebut umumnya melibatkan masyarakat dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta.
Penrad mendorong Kemenhut RI dan Kementerian ATR/BPN untuk membentuk satuan tugas bersama, guna mempercepat penyelesaian konflik agraria dan kehutanan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Baca Juga: Tiga Tersangka Korupsi APBDes Halongonan Timur Ditahan, Kerugian Negara Rp570 Juta Menurutnya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persoalan tersebut harus diselesaikan secara serius dan berkeadilan, setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka.
Penrad juga menyoroti dampak tata kelola kawasan hutan terhadap meningkatnya bencana ekologis dan meminta kebijakan ke depan benar-benar menata ulang kawasan hutan dan wilayah HGU secara menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat lokal serta menjamin hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan.