Jakarta(harianSIB.com)
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan, polemik terkait dugaan dampak operasi penambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara pada November 2025 harus disikapi secara proporsional, berbasis kajian ilmiah yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025, dinilai terutama dipicu anomali cuaca ekstrem yang melampaui batas normal desain mitigasi infrastruktur nasional.
Konsensus pakar independen dalam Focus Group Discussion (FGD) PERHAPI menyimpulkan, peristiwa tersebut didominasi faktor hidrometeorologi ekstrem. Berdasarkan data hidrologi dan geospasial yang dipaparkan, kontribusi aktivitas industri terhadap kejadian banjir tergolong sangat kecil. Bahkan, infrastruktur teknik di area operasional tambang disebut berfungsi sebagai penahan (buffer) limpasan air yang membantu mengurangi debit aliran sebelum mengalir ke wilayah hilir.
Penegasan itu disampaikan dalam FGD bertema "Mendalami Dampak Operasi Penambangan Terhadap Permasalahan Bencana Lingkungan: Studi Kasus DAS Garoga, Untuk Resolusi Berbasis Keilmuan" yang digelar PERHAPI di Jakarta.
Baca Juga: Tim Gabungan TNI-Polri Tertibkan PETI di Madina, 6 Excavator dan 6 Pekerja Diamankan Forum tersebut menghadirkan para ahli pertambangan serta tim Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) dari Institut Teknologi Bandung untuk memaparkan hasil kajian forensik kebencanaan berbasis geospasial.
Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan organisasi profesi tersebut berinisiatif memberikan rekomendasi berbasis validasi data guna memastikan kebijakan pemerintah bertumpu pada kajian ilmiah.